Cucun Wakil Ketua DPR RI Apresiasi Komitmen Polda Jabar Berantas Premanisme di Jabar

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Komitmen Polda Jabar memberantas premanisme diapresiasi Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal. Ia sepakat, tak ada tempat bagi premanisme hidup di tanah Jawa Barat.

“Jawa Barat biasa dikenal dengan daerah yang banyak ormas ‘premanisme’. Sekarang akan ditertibkan oleh Pak Kapolda Jabar, tentunya hal ini kita apresiasi karena premanisme di Jabar telah meresahkan masyarakat sehingga harus diberantas,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Minggu (18/5/2025).

Pada Jumat (16/5/2025), Pemprov Jabar menjalin kerjasama dengan Polda Metro Jaya dan Polda Jabar terkait peningkatan keamanan warga Jabar.

Baca juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Wacanakan Jam Malam buat Pelajar, Gandeng Polisi Berantas Premanisme

Peningkatan keamanan di Jabar dengan menjalin sinergi dengan TNI dan Satpol PP seperti patroli bersama. Termasuk, menyediakan pos pengamanan di berbagai tempat.

Cucun menyambut baik hal tersebut mengingat aksi premanisme berbalut ormas tak hanya meresahkan masyarakat, tapi juga mengganggu iklim investasi di daerah-daerah, termasuk Jabar.

“Tentunya DPR sangat mendukung dan siap mengawal program ini. Tidak boleh ada tempat bagi premanisme di Jawa Barat, termasuk premanisme berkedok ormas,” kata Anggota DPR dari Dapil Jabar 2 meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu.

Cucun saat ini duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum. Menurutnya, keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya telah mengganggu ketertiban dan rasa aman pelaku usaha. Bahkan aksi-aksi mereka disertai dengan intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan.

Di banyak daerah industri, terutama di Jabodetabek, ormas-ormas tertentu kerap ditemukan memaksakan keikutsertaan dalam proyek-proyek. Mulai dari memungut ‘uang keamanan’ hingga meminta jatah THR saat hari raya tiba.

“Praktik seperti ini tentunya menurunkan kepercayaan investor karena aksi intimidasi dan pemerasan mengganggu operasional usaha,” kata Cucun.

Pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) ini juga menyoroti bagaimana aksi premanisme juga mengganggu masyarakat seperti meminta jatah kepada pedagang di pasar hingga membuat aksi rusuh di beberapa fasilitas umum. Untuk itu, Cucun mendukung ketegasan dari kepolisan termasuk Kapolda Jabar.

“Ketegasan dari Pak Kapolda akan memastikan praktik-praktik premanisme di Jabar dapat diminimalisir. Negara tidak boleh kalah dari kelompok yang melakukan kekerasan dan intimidasi. Harus ada sanksi yang tegas agar membuat ‘preman-preman’ ini jera,” sebutnya.

Secara jangka panjang, Cucun mendorong Pemerintah untuk merancang strategi yang menyentuh aspek legal, sosial, dan politik. Termasuk melakukan audit dan klarifikasi terhadap status hukum ormas yang terdaftar.

“Apakah benar ormas telah menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan atau sekadar ‘baju legal’ untuk kelompok kekuasaan

informal,” ungkap Cucun.