Anggaran Mobdin Dialihkan ke Armada Sampah, Eh Pemkot Tasik Malah Beli 3 Mobil Untuk Para Istri

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Pemkot Tasikmalaya sudah mengalihkan anggaran mobil dinas senilai 3,6 miliar untuk membeli puluhan truk sampah untuk Dinas Lingkungan Hidup.

Namun kebijakan ini justru tidak dicederai dengan adanya kebijakan lain yang diduga tumpang tindih.

Pasalanya, Pemkot Tasikmalaya malah membeli tiga unit kendaraan dinas senilai Rp2,2 miliar.

Diduga pembelian tiga unit kendaraan tersebut diperuntukan istri Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta istri Sekda Kota Tasikmalaya.

Baca juga: UPDATE Transfer Persib Bandung, Duo Brasil Dikabaran Sepakat Gabung Pangeran Biru, Cek Faktanya

Untuk tiga unit kendaraan dinas baru jenis All New Kijang Innova Zenix tahun 2025 yang pengadaannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Tasikmalaya, Hj Yeni Mulyani, membenarkan Pemkot Tasikmalaya melakukan pembelian 3 unit mobil Innova. 

Namun, ia enggan berkomentar lebih banyak terkait peruntukan mobil dinas tersebut.

"Semuanya Innova, yang satu Innova Zenix, yang dua lagi spek dibawahnya. Soal penggunaan itu kebijakan pemimpin," ungkap Yeni saat dikonfirmasi melalui pesan singkat via WhatsApp, Senin (19/5/2025).

Baca juga: KPAI Purwakarta Bantah Isu Ancaman pada Siswa untuk Ikut Pendidikan Militer: Tidak Ada Pemaksaan

Terpisah Ketua Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pemantik) Irwan Supriadi, memuji keputusan Wali Kota Tasikmalaya, Viman, yang menolak mobil dinas mewah dan mengalihkan anggaran untuk kontainer sampah.

Namun ia menyayangkan langkah positif Wali Kota Tasikmalaya tercoreng oleh pembelian mobil mewah oleh BPKAD Kota Tasikmalaya senilai Rp2,2 miliar.

"Di tengah krisis sosial ekonomi, pembelian ini terasa seperti tamparan bagi warga yang setiap hari berhadapan dengan sampah, banjir, kemiskinan, dan pengangguran," ungkap pria yang disapa Iwok kepada wartawan TribunPriangan.com,

Ia menegaskan bahwa pemborosan seperti ini harus dihentikan jika Kota Tasikmalaya ingin berubah. 

Iwok pun meminta BPKAD bertanggung jawab dan meminta birokrat yang lebih peka terhadap suara rakyat.

"BPKAD bukan hanya pantas dikritik, tapi juga harus bertanggung jawab. Kita butuh birokrat yang peka terhadap suara rakyat, bukan hanya mahir menyusun anggaran," katanya. (*)