Blusukan ke Depok, Dedi Mulyadi Disebut Jadi Presiden, Singgung Warga Jakarta Bisa Digaji Rp10 Juta

TRIBUNJABAR.ID - Sejak berbagai kebijakannya jadi sorotan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bak menjelma menjadi sosok yang dielu-elukan.

Seperti belum lama ini, Dedi Mulyadi disebut sebagai presiden oleh warga Depok.

Bukan tanpa alasan, warga Depok tersebut merestui jika kelak Dedi Mulyadi menjadi presiden selanjutnya.

Momen itu terjadi ketika Gubernur Jawa Barat itu mengunjungi Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Kamis (8/5/2025) lalu.

Baca juga: Sosok Wali Murid yang Viral Berani Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Profesinya Mentereng

Diketahui sebelumnya, Dedi Mulyadi mengunjungi kampung tersebut bertujuan untuk meninjau perkembangan pendataan warga yang selama ini menempati lahan tanpa izin dan tidak memiliki KTP Depok. 

Dedi tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung menyapa warga yang berkumpul di Jalan Dahlan III. 

Dalam kesempatan tersebut, Dedi berbincang dengan seorang wanita yang memilih mencari rongsokan di Depok daripada menggarap lahan di kampung halamannya. 

Wanita tersebut menjelaskan, proses panen di kampungnya memerlukan waktu lebih lama, sementara di Depok ia bisa mendapatkan penghasilan setiap hari. 

“Kalau di sana (kampung) menunggu satu tahun, kalau di sini kan langsung Rp 20.000-30.000, Pak,” ujar wanita itu. 

Menanggapi hal itu, Dedi dengan nada gurauan mengatakan bahwa wanita tersebut sepertinya menikmati merantau jauh dari kampung. 

"Ya kenapa kalau cari rongsokan jauh-jauh ke sini (Depok)?" tanya Dedi lagi. 

Setelah interaksi tersebut, tiba-tiba ada seorang warga Kampung Baru tercetus mengucapkan terimakasih Presiden merujuk kepada Dedi Mulyadi.

“Makasih, Pak Presiden. Eh, sorry,” ucap pria itu sambil meminta maaf karena menyebut Dedi sebagai presiden.

“Mudah-mudahan (jadi Presiden). Amin Pak,” sambung pria itu, yang disambut dengan amin dari warga lainnya. 

Dedi pun langsung tegas mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Prabowo Subianto.

Bahkan, Politikus Gerindra itu berpose dua jari sebagai tanda dukungannya kepada Prabowo Subianto.

“Presiden saya Prabowo Subianto. Dua periode,” jawab Dedi di lokasi.

Pernyataan tersebut langsung disambut riuh warga dengan tepuk tangan.

Dedi Mulyadi Singgung Persoalan Gaji di Jakarta 

Hal lain yang menjadi sorotan adalah Gubernur Dedi Mulyadi sempat mengungkapkan bisa memberikan gaji Rp10 juta per kepala keluarga untuk warga Jakarta.

Hal itu dilatarbelakangi besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki.

Namun, seperti diketahui, Dedi merupakan Gubernur Jawa Barat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tinjau 40 Pelajar yang Digembleng di Makodim Sumedang, Diawali Sapa Prajurit

Ia bicara soal APBD Jakarta saat pidato di Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Tahun 2025 di Bandung, Selasa (6/5/2025) lalu.

Dedi memberi hitung-hitungan perbandingan antara besaran APBD dengan jumlah penduduk Jakarta.

Besaran APBD Jakarta di kisaran Rp 90 triliun, sedangkan penduduk Jakarta ia genapkan menjadi 10 juta.

Dedi mengasumsikan satu kepala keluarga terdiri dari empat sampai lima orang, maka ada dua juta kepala keluarga di Jakarta.

"Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta (penduduk) ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga Rp 10 juta."

"Karena Rp 10 Juta dikali 2 juta (kepala keluarga) hanya Rp 20 triliun. Kalau saya (jadi gubernurnya), bagi," kata Dedi Mulyadi.

Dedi tidak bisa menggaji warganya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya mencapai Rp 50 juta.

Sedangkan APBD Jawa Barat per tahun 2024 hanya Rp 36 triliun.

"Beda, kalau Jabar 50 juta penduduk," jelasnya.

Pemaparan soal APBD itu bagian dari gagasan Dedi soal keadilan fiskal daerah.

Menurutnya, suatu daerah pada akhirnya harus menjadi mandiri.

Untuk mencapai kemandirian itu, diperlukan pembangunan berorientasi target yang berkemajuan.

"Pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat, setelah itu berarah pada investasi. Gak bisa pembangunan gini-gini terus," kata Dedi.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh mangkrak ataupun molor sampai ke tahun selanjutnya.

"Apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun, ini semuanya tidak boleh berulang, pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi."

"Kenapa, pembangunnya ke depan tujuannya untuk apa, agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini." 

"Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian," papar Dedi.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Dedi Mulyadi Direstui Warga Depok Jadi Presiden, Warga Jakarta Bisa Digaji Rp10 Juta Per Keluarga