Alur Pendaftaran Siswa untuk Mengikuti Pendidikan Karakter di Barak Militer, Dimulai dari Orang Tua
Plt Kepala Disdik Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, membeberkan alur pendaftaran siswa yang mengikuti program pendidikan karakter.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Giri
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, membeberkan alur pendaftaran siswa yang mengikuti program pendidikan karakter di barak militer.
Program yang dinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, itu, merupakan bagian dari pendidikan karakter bagi siswa SMA, SMK, dan sederajat yang dinilai bermasalah atau nakal.
Menurut dia, alur pendaftaran bagi siswa yang akan diikutsertakan dalam program tersebut diawali pengajuan atau pengusulan dari orang tua ke sekolah masing-masing.
"Dari orang tua ke kepala sekolah, kemudian diteruskan ke Disdik melalui KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan," kata Deden Saepul Hidayat kepada Tribunjabar.id, Selasa (6/5/2025).
Baca juga: Emak-emak Ini Pasang Badan Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi Tuai Kritikan: Ortu Malah Kegirangan
Ia mengatakan, para orang tua siswa juga bakal dimintai persetujuan secara lisan, dan menandatangi surat sebagai persyaratan tertulis untuk mengikutsertakan anaknya.
Kriteria siswa yang dianggap bermasalah atau nakal untuk mengikuti program itu secara umum telah tertuang dalam Surat Edaran Gubernur nomor: 43/PK.03.04/KESRA.
Di antaranya, kerap terlibat tawuran pelajar, kecanduan bermain gim, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan kenalpot brong, dan perilaku tidak terpuji lainnya.
"Kriteria tersebut tertera dalam surat edaran gubernur yang telah disampaikan ke seluruh KCD Pendidikan se-Jawa Barat agar disosialisasikan ke sekolah," ujar Deden.
Baca juga: Bangun Sebelum Subuh, Belajar Etika di Barak: Ini Cara Purwakarta Bentuk Karakter Pelajar
Namun, pihaknya tidak menginginkan para siswa yang mengikuti program yang dipusatkan di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III/Siliwangi itu sebagai anak-anak nakal.
Ia menyampaikan, mereka merupakan anak-anak yang memerlukan layanan khusus, karena mengalami penyimpangan sosial, perilaku, emosi, dan lainnya.
"Mereka bukan siswa nakal, tetapi siswa yang membutuhkan pelayanan khusus, sehingga diikutsertakan dalam program ini agar lebih disiplin, dan menjadi pribadi lebih baik," kata Deden. (*)
Dedi Mulyadi Gratiskan Iuran BJPS Ketenagakerjaan Pekerja Informal, Perisai Merasa Terancam |
![]() |
---|
Gebrakan KDM dan Kemenkum Jabar: Bantuan Hukum Wajib Ada di Tiap Desa & Kelurahan Mulai 1 Oktober! |
![]() |
---|
Kanwil Kemenag Jabar Bertemu Gubernur, Bahas Rumah Ibadah hingga Budaya Lokal |
![]() |
---|
Dedi Mulyadi Minta Kepala Daerah Tak Pergi ke Luar Negeri: Jalan Masih Bolong, Sampah Masih Menumpuk |
![]() |
---|
Respons Dedi Mulyadi Soal Jabar Tertinggi Angka PHK di Indonesia, Ungkap Penyebabnya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.