Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah Ala Dedi Mulyadi dapat 4 Kritik Keras Ini, Singgung HAM

2. Wakil Ketua DPR RI: Dikaji Dulu

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta agar wacana Dedi Mulyadi menerapkan pendidikan militer bagi anak bermasalah, dikaji lebih mendalam.

Dasco sendiri mengaku belum mengetahui pernyataan Dedi secara lengkap mengenai wacana kebijakan tersebut.

Tetapi, Dasco menekankan, sebelum melaksanakan kebijakan tersebut, lebih baik mengkajinya secara matang.

"Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat," kata Dasco, Rabu.

"Tapi, mungkin hal-hal yang disampaikan Gubernur Jawa Barat mungkin ada hal-hal baru, yang mungkin perlu dikaji lebih dulu secara matang sebelum dilaksanakan," tegas dia.

3. Imparsial Sayangkan Kebijakan Dedi Mulyadi

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyayangkan kebijakan pendidikan militer oleh Dedi Mulyadi.

Baca juga: Pengamat Minta Pemprov Jabar Matangkan Program Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah

Ia menilai kebijakan Dedi itu bertentangan dengan prinsip HAM.

Ardi juga menyebut, pihaknya memandang pelibatan TNI untuk menangani siswas bermasalah, justru menyalahi fungsi TNI.

"Sebagai pemimpin sipil, sudah sepatutnya Dedi menyadari adanya garis demarkasi antara urusan sipil dan militer," jelas Ardi, Rabu.

"Rencana kebijakan ini menunjukan sikap inferioritas sipil terhadap militer yang dalam tahap tertentu berbahaya bagi kehidupan sipil dan demokrasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Ardi mengingatkan, selama enam bulan belakangan, TNI banyak tersanding berita buruk terkait kekerasan.

Imparsial mencatat setidaknya ada lima kasus kekerasan anggota TNI terhadap masyarakat sipil.

Menurut Imparsial, mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan kebijakan yang akan diambil oleh Dedi tidak hanya keliru, tetapi berbahaya.