Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah Ala Dedi Mulyadi dapat 4 Kritik Keras Ini, Singgung HAM

DPR hingga Amnesty International menyoroti kebijakan pendidikan militer yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip pendidikan

KDM Channel
DEDI MULYADI - Tangkapan layar KDM Channel, Minggu (20/4/2025). Uji coba pendidikan militer bagi siswa-siswi bermasalah di Jawa Barat yang direncanakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dapat kritik keras. 

TRIBUNJABAR.ID - Uji coba pendidikan militer bagi siswa-siswi bermasalah di Jawa Barat yang direncanakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dapat kritik keras.

Uji coba pendidikan militer tersebut rencananya akan dimulai besok, 2 Mei 2025. Dedi Mulyadi menyebut ada sejumlah kriteria siswa bermasalah yang bakal 'diseret' masuk ke barak.

Kini, sejumlah pihak mengkritik keras kebijakan tersebut.

Baca juga: Wakil Ketua DPR RI Minta Rencana Pendidikan Militer untuk Anak Bermasalah Dikaji Lebih Dalam

DPR hingga Amnesty International menyoroti kebijakan pendidikan militer yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip pendidikan dan potensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ini sejumlah kritik terhadap kebijakan tersebut:

1. Anggota Komisi X DPR RI: Tak Sejalan Prinsip Pendidikan

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menganggap kebijakan pendidikan militer bagi anak bermasalah di Jabar, tidak sejalan dengan prinsip pendidikan.

Selama ini, kata dia, prinsip pendidikan selalu menjunjung tinggi pendekatan psikologis dan perlindungan anak.

Alih-alih institusi militer, menurut Bonnie, anak-anak bermasalah lebih baik ditangani oleh tenaga profesional, seperti psikolog.

"Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah, jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer," kata Bonnie, Rabu (30/4/2025).

Ia juga menyinggung perlunya keberadaan guru konseling yang kompeten di setiap sekolah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya siswa berperilaku menyimpang.

Bonnie juga menyebut perlunya sarana ekstrakurikuler, seperti olahraga dan seni, sebagai media penyaluran energi dan kreativitas siswa.

Baca juga: Pengamat Minta Pemprov Jabar Matangkan Program Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah

"Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya," tutur Bonnie.

"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik."

"Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan, dan aktivitas di sekolah," pungkasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved