Pengamat Minta Pemprov Jabar Matangkan Program Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) bakal melaksanakan program pendidikan militer bagi siswa SMA, SMK, dan sederajat yang bermasalah atau nakal mulai bulan depan.

Pengamat Kebijakan Pendidikan sekaligus Dekan FPIPS UPI, Cecep Darmawan, meminta Pemprov Jabar memperjelas dulu sebelum melaksanakan program pendidikan militer tersebut mulai 2 Mei 2025.

Menurut Cecep, sebelum program dilaksanakan sebaiknya Pemprov Jabar membentuk tim khusus yang terdiri dari Dinas Pendidikan (Disdik), sekolah yang termasuk kepala sekolah, guru BK, pembina osis, psikolog, pemuka agama, TNI, Polri, dan lainnya.

"Bahkan, mungkin termasuk dokter juga apabila ada yang berkaitan kasus obat-obatan terlarang atau narkoba, sehingga timnya komprehensif untuk menyusun kebijakan dan sistem pendidikannya seperti apa," ujar Cecep Darmawan saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Rabu (30/4/2025).

• Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi, Siswa Gamer Mobile Legend Bakal Ikut Diseret Masuk Barak

Ia mengatakan tim tersebut juga yang akan merumuskan kurikulum, materi, dan lainnya yang akan diberikan selama siswa SMA, SMK, dan sederajat mengikuti program pendidikan militer.

Termasuk menentukan durasi siswa mengikuti program pendidikan yang direncanakan berlangsung selama satu hingga enam bulan bergantung pada tingkat permasalahan para siswa.

Namun, yang terpenting ialah program yang konsepnya seperti boarding school tersebut jangan sampai mengganggu pendidikan di sekolah agar siswa tidak ketinggalan materi mata pelajaran.

"Harus didefinisikan juga siswa nakal yang mengikuti program tersebut, nakalnya seperti apa? Apakah semua yang dinilai nakal langsung diikutsertakan ke sana?" kata Cecep Darmawan.

Cecep menilai program itu pun terkesan terburu-buru apabila dilaksanakan pada 2 Mei 2025, karena sejauh ini persiapan kurikulum hingga kriteria siswa yang akan mengikutinya belum dijabarkan secara rinci.

Program semacan itu lebih tepatnya disebut pendidikan bela negara, dan diikuti seluruh siswa meski bagi siswa nakal dapat diberikan semacam materi tambahan.

"Materi tambahan ini, misalnya, ada pembinaan spiritual dari pemuka agama atau pendampingan psikolog dan dokter untuk melepas ketergantungan dari obat-obatan terlarang," ujar Cecep Darmawan.

Baca juga: Roy Suryo Skakmat Kuasa Hukum Relawan Jokowi Singgung Etika Ilmiah di Kasus Dugaan Ijazah Palsu

Cecep juga sepakat dengan rencana Disdik Provinsi Jawa Barat yang mengolaborasikan pendidikan karakter hingga pendidikan karakter dalam program pendidikan militer tersebut, tetapi harus diberikan kepada seluruh siswa.

Adapun konsep pelaksanaannya bisa digelar pada Sabtu - Minggu maupun setiap hari ketika para siswa selesai mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.

"Misalnya, Senin - Jumat siswanya sekolah, kemudian Sabtu - Minggu mengikuti program tersebut atau paginya sekolah, dan mulai sore hingga menginap di lokasi pendidikan militer selama waktu yang ditentukan," kata Cecep Darmawan.