40 Siswa Purwakarta Hari Ini Mulai Pendidikan Militer, Wakil Ketua DPRD Jabar: Belum Ada Regulasinya

Program pendidikan militer yang hari ini dimulai di Purwakarta diduga belum ada regulasi atau aturannya.

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
Tribun Cirebon/ Handhika Rahman
ONO SURONO - Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Program pendidikan militer yang hari ini dimulai di Purwakarta diduga belum ada regulasi atau aturannya.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, saat ditemui di Kantor DRPD Jabar, Kamis (1/5/2025). 

Ono mengatakan, setiap program itu harus direncanakan dengan jelas. Pada saat perencanaannya pun tidak boleh dibuat sendiri, harus juga dengan DPRD dan mendengarkan masukan dari masyarakat.

"Nah sampai dengan kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masih Plt Pak Deden, kemarin saya tanya, mereka juga masih menyiapkan regulasinya," ujar Ono.

Plt Dinas Pendidikan Provinsi Jabar pun, kata dia, tidak memberikan jawaban jelas soal anggaran untuk pembiayaan kegiatan tersebut.

"Nah, tentunya harus kita nanti cek ya seperti apa regulasinya, aturannya, siapa pesertanya, harus atas izin orang tua seperti apa dan tentunya kan harus juga diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan," katanya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Uji Coba Pendidikan Militer Dimulai HARI INI, 40 Siswa Purwakarta Masuk Barak

Ono yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini pun mengaku belum mendapat informasi jelas, soal konsep dan teknis pelaksanaan program pendidikan militer tersebut.

"Tidak ada sama sekali pembahasan dengan DPRD, kemarin saya tanya kepala Dinas Pendidikan juga masih menyiapkan instrumen aturannya, tapi ini (di Purwakarta) sudah berlangsung," ucapnya.

Pihaknya juga akan menanyakan ke DPRD kabupaten/kota terkait program yang digagas Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Sebab, dalam konten media sosialnya, Dedi menyatakan bahwa pembiayaan diserahkan kepada bupati/wali kota.

Baca juga: Pendidikan Militer Pelajar Ala Dedi Mulyadi Dikritik, Amnesty International: Harus Lebih Kreatif

"Bupati/kali kota pun juga kan harus jelas pada saat dianggarkan dari APBD harus tertulis dan menurut saya, tidak bisa seketika, karena harus dibahas dalam perubahan APBD 2025," katanya.

Mulai hari ini, 40 pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Purwakarta memulai mengikuti program pendidikan militer di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved