Daftar 8 Gebrakan Dedi Mulyadi, Kebijakannya Ada yang Sampai Tuai Kritikan dari Ormas hingga Menteri

TRIBUNJABAR.ID - Berikut inilah daftar 8 gebrakan atau kebijakan Dedi Mulyadi sejak menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat.

Sejak mengemban menjadi orang nomor satu di Jawa Barat, Dedi Mulyadi bak tak henti menyita perhatian.

Hal itu lantaran sejumlah gebrakan atau kebijakannya yang kerap menuai pro kontra.

Sebagian banyak pendukung Dedi Mulyadi menyetujui gebrakan Gubernur Jabar tersebut.

Namun ada juga yang tidak setuju hingga bereaksi keras.

Baca juga: Ketua GRIB Jabar Tantang Dedi Mulyadi Juga Bentuk Satgas Antipremanisme Birokrasi, Libatkan Ormasnya

Seperti belakangan ini, beberapa kebijakannya sampai menuai kritikan dari ormas GRIB Jaya Jabar, pengacara hingga Menteri.

Berikut ini Tribunjabar.id himpun daftar kebijakan Dedi Mulyadi yang dianggap sebagai gebrakan hinggai menuai beragam reaksi publik.

1.Larangan Study Tour

Mendapati banyaknya kasus kecelakaan bus rombongan pelajar dan keluhan orangtua soal bayaran study tour, Dedi Mulyadi bertindak.

Dari aduan warganya itu, Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan larangan study tour.

Namun kebijakan tersebut sempat menuai pro kontra, baik dari pihak sekolah hingga pengusaha.

Bagi pengusaha bus, kebijakan Dedi Mulyadi soal larangan study tour itu dinilai akan berdampak pada perekonomian lainnya, seperti sewa bus atau transportasi hingga kunjungan wisatawan.

Selain protes dari pengusaha, kebijakan Dedi Mulyadi itu juga ditentang Menteri Pendidikan dan Menteri Pariwisata.

2. Pembongkaran Tempat Wisata di Puncak

Awalnya Dedi Mulyadi mendapati dugaan penyebab banjir di Jabodetabek yang berasal dari rusaknya lingkungan di Puncak.

Kemudian Dedi Mulyadi mendapati dugaan biang kerok banjir tersebut karena lahan di Puncak yang dijadikan tempat wisata yaitu Hibisc Fantasy di Puncak Bogor.

Selain dampak lingkungan, Gubernur Jabar itu juga mendapati tempat wisata yang dikelola BUMD itu melanggar aturan.

Tanpa basa-basi, Dedi Mulyadi langsung menindak tegas hingga melakukan pembongkaran tempat wisata Hibisc Fantasy tersebut.

Padahal tempat wisata tersebut pun telalui melalui proses perizinan panjang yang resmi dari pihak pemerintah terkait.

Sontak aksi pembongkaran yang dilakukan Dedi Mulyadi itu membuat heboh publik hingga menyita berbagai pihak.

Aksi Dedi Mulyadi tersebut sempat dikritik Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, pengacara Toni RM hingga pengamat.

3. Uang Kompensasi

Saat momen Lebaran 2025, Dedi Mulyadi menertibakan angkutan umum yang dinilai bisa memburuk kemacetan di musim mudik.

Untuk penertiban tersebut, Dedi pun berkompromi dengan para sopir angkutan umum di Puncak Bogor hingga delman di Garut agar tidak beroperasi saat mudik Lebaran berlangsung. 

Lantas, Dedi Mulyadi membuat gebrakan memberikan uang kompensasi kepada para sopir angkutan umum tersebut.

Uang kompensasi tersebut untuk mengganti para sopir atau penarik delman selama tidak beroperasi saat musim mudik lebaran.

Namun, ternyata uang kompensasi yang diberikan Dedi Mulyadi tersebut sempat menuai konflik.

Sejumlah uang kompensasi untuk sopir angkot di Puncak Bogor sempat disunat oknum.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tawarkan Solusi Ini untuk Warga Sukahaji Bandung, Tak Ikut Campur Masalah Perdata

4. Satgas Antipremanisme

Masih pada waktu yang sama, di musim Lebaran 2025 maraknya sejumlah oknum preman meminta THR.

Sejumlah oknum tersebut ada yang mengaku dari LSM hingga ormas tertentu yang meminta THR ke pengusaha hingga warga.

Maraknya kasus tersebut membuat Dedi Mulyadi akhirnya membuat kebijakan.

Guna memberantas oknum minta THR hingga pungli, Dedi Mulyadi membuat gebrakan pembentukan Satgas Antipremanisme.

Namum, pembentukan Satgas tersebut pun menuai reaksi keras dari salah satu ormas GRIB Jaya Jabar.

Beberapa waktu lalu, Ketua GRIB Jabar Gabryel Alexander Etwiorry sampai menantang Dedi Mulyadi untuk bertemu guna membahas pembentukan Satgas tersebut.

Pasalnya, pihak GRIB tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi yang dinilai tendensius terhadap ormas.

Menurutnya, pembentukan Satgas Antipremanisme membuat citra ormas buruk di mata masyarakat.

5. Larangan Pungutan Sumbangan di Jalan

Dedi Mulyadi menerbitkan Surat Edaran tentang Penertiban Jalan Umum dari Pungutan/Sumbangan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam surat edaran tersebut, Dedi Mulyadi menerapkan kebijakan larangan pungutan sumbangan di jalan umum.

Seperti diketahui di Indonesia kerap kali marak sumbangan pembangunan masjid di jalan-jalan.

Diungkapkan Sekda Jabar Herman Suryatman, kebijakan itu dikeluarkan untuk kepentingan umum.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa larangan ini diberlakukan demi menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di ruang publik.

Dedi Mulyadi menyoroti maraknya aktivitas meminta sumbangan, termasuk untuk keperluan ibadah, yang dilakukan di tengah jalan dan membahayakan pengguna jalan. 

"Sumbangan jalan pokoknya, siapa pun tidak boleh meminta-minta.Minta sumbangan untuk sarana ibadah, pengamen, tidak boleh lagi menggunakan jalan sebagai sarana untuk kegiatan yang bukan peruntukkan jalan," ujar Dedi Mulyadi, usai meninjau lokasi jalan ambles di Jalan Saleh Danasasmita, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin, (14/5/2025) sore.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Maaf Usai Gebrakannya Dikritik Pengacara hingga Ormas, Berikan Pesan Bijak 

6. Larangan Anak Sekolah Bawa Motor

Selain larangan study tour, ternyata Dedi Mulyadi juga mengeluarkan kebijakan larangan anak sekolah membawa motor.

Gubernur Jabar itu menegaskan kebijakan tersebut sebagai pembenahan sistem pendidikan dan penekanan kedisplinan pelajar.

Bahkan dengan tegas, Dedi Mulyadi menyebut jika ada yang melanggar tak segan akan dikeluarkan dari sekolah.

“Jika ada siswa yang memaksakan diri membawa motor padahal belum saatnya, maka ia akan diberhentikan dari sekolahnya,” ujar Dedi saat kunjungannya ke Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (5/4/2025).

7. Pembangunan Rumah Panggung

Guna menertibkan lahan liar di bantaran sungai di Bekasi yang juga terdampak banjir beberapa waktu lalu, Dedi Mulyadi membuatkan solusi pembangunan rumah panggung untuk warga.

Program rumah panggung tersebut sebagai penanganan penanggulangan banjir di Jawa Barat menjadi salah satu fokus kinernya.

Dedi menjelaskan, penyebab banjir seperti kasus di Bogor dan Bekasi adalah hilangnya resapan air, hilangnya ruang terbuka hijau, hutan, juga sawah itu yang menyebabkan banjir di Jawa Barat.

Dia berharap penanganan bencana banjir di Jawa Barat tidak hanya sebatas penanganan pada sektor bantuan saja, melainkan harus secara menyeluruh dan terencana.

Seperti Banjir Desa Karangligar, Karawang, Dedi menyebut, dirinya sudah menemukan solusi bagi warga. Menurutnya relokasi susah dilakukan.

"Solusinya adalah saya akan bangunkan rumah dari tinggi lantainya 2,5 meter. Jadi rumahnya rumah kolong, di atasnya boleh bambu, kayu," ujarnya.

8. Reaktivasi Jalur Kereta Api

Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga membuat kebijakan reaktivasi jalur kereta api di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Kebijakan tersebut memanfaatkan kereta api untuk memaksimalkan potensi pariwisata Jawa Barat. 

Ada sejumlah program prioritas Pemda Jabar dalam mendorong transportasi publik yang bisa menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Elektrifikasi (KRL) menjadi target awal minimal kemacetan di Kota Bandung dan sekitarnya terselesaikan," ujarnya, kemarin.

Jabar juga akan mereaktivasi jalur kereta api Banjar-Pangandaran, serta akan menghidupkan jalur KA di Garut-Cikajang, menghubungkan kembali KA dari Bogor-Sukabumi-Cianjur hingga Padalarang, kemudian juga jalur KA Bandung-Ciwidey, dan Bandung-Tanjungsari, untuk mengantisipasi kemacetan pada musim liburan.