Ketua GRIB Jabar Tantang Dedi Mulyadi Juga Bentuk Satgas Antipremanisme Birokrasi, Libatkan Ormasnya

TRIBUNJABAR.ID - Pembentukan Satgas Antipremanisme di Jawa Barat yang dicanangkan Dedi Mulyadi belakangan ini ramai menuai reaksi dari ormas GRIB Jaya Jabar.

Ormas Jabar yang diketuai Gabryel Alexander Etwiorry itu menuntut keadilan atas kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi tersebut.

Tuntutan mereka tersebut diduga buntut Satgas Antipremanisme yang dinilai mereka tendensius terhadap ormas.

Diberitakan sebelumnya, Ketua GRIB Jabar Gabryel Alexander Etwiorry sempat menantang Dedi Mulyadi untuk bertemu.

Tantangan itu berawal karena pihak GRIB merasa tersinggung ucapan Dedi Mulyadi soal pembentukan Satgas Antipreman tersebut.

Baca juga: Sosok Ketua DPD GRIB Jaya Jabar Tantang Dedi Mulyadi Bertemu dan Minta Berantas Preman di Birokrasi

Diketahui saat itu Dedi Mulyadi menyinggung kasus premanisme saat berpidato di Gedung DPRD Jabar pada Jumat (21/3/2025) lalu. 
 
"Hal yang hari ini menonjol adalah orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi," ucap Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas TV.

Menurut Gabryel Alexander Etwiorry, ucapan Dedi Mulyadi soal premanisme menyesatkan hingga membuat stigma ormas jelek di mata publik.
 
Karena dalam pernyataannya menyinggung ormas dan LSM itulah menuai respons GRIB Jaya Jabar.

“Statement bapak (Dedi) itu bagi kami menyesatkan, pak.”

"Izin pak, saya sampaikan pak gub, untuk supaya tak simpang siur pemberitaan ini, untuk diluruskan pak, yang akan diberantas adalah oknumnya, kita bukan preman, kita anggota keluarga besar ormas GRIB Jaya yang punya ad/art dan berbadan hukum," ujar Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabriyel Alexander, dikutip dari Titik Temu Podcast (10/4/2025).

Alih-alih tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi itu, ormas GRIB menuntut keadilan dan memberikan tantangan kepada sang Gubernur.

Gabryel Alexander meminta agar Dedi Mulyadi juga membentuk Satgas Antipreman di birokrasi atau internal pemerintahan Jawa Barat.

Menurut Gabryel, sang Gubernur juga harus adil untuk melakukan pemberantasan praktik premanisme di internal pemerintahannya sendiri. 
 
"Tolong, bersih-bersih itu jangan keluar dulu. Ke dalam dulu," ujarnya saat berbincang di Youtube Titik Temu Podcast yang tayang pada 10 April 2025. 

Jika Dedi Mulyadi tidak membentuk Satgas Antipremanisme di birokrasi tersebut, kata Gabriyel pihaknya yang akan membentuk Satgas untuk membasmi preman yang ada di dalam 'tubuh' pemerintahan.

Menurutnya, praktik premanisme juga terjadi di pemerintah provinsi Jawa Barat.

"Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas sama untuk memberantas premanisme di birokrasi. Ya, jadi birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur, enggak semuanya benar."