Sosok Nandar, Pengurus KKSU Cisarua yang Diduga Sunat Kompensasi Angkot, Ngaku Uang Sukarela

TRIBUNJABAR.ID - Sosok Nandar Tayana tengah menjadi sorotan viral di media sosial setelah diduga menyunat uang kompensasi sopir angkot dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kabupaten Bogor.

Dugaan tersebut muncul setelah salah seorang sopir angkot bernama Emen menyebut nama Nandar ketika dihubungi oleh Dedi Mulyadi.

Emen menyebut, masing-masing sopir angkot seharusnya mendapatkan total bantuan sebesar Rp1,5 juta yang terdiri dari uang tuai Rp1 juta dan sembako senilai Rp500 ribu.

Kendati demikian, uang kompensasi tersebut disunat sebesar Rp200 ribu sehingga sopir angkot hanya menerima Rp800 ribu.

"Kan uang Rp 1 juta ya. Bilangnya yang mungut, keikhlasan. Tapi keikhlasannya ditarget Pak, Rp 200 ribu," tutur Emen di Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel.

Menurut Emen, ada beberapa oknum yang terlibat dalam penyunatan uang kompensasi tersebut. Di situ lah nama Nandar Tayana muncul.

"Kita cuma dipinta Rp 200 ribu, semuanya, kita nyerahin Rp 4 juta. Ketua KKSU yang terima uang, Pak Nandar," ungkapnya.

Tak Akui Sunat Uang, Sebut Sukarela Sopir

Baca juga: Diancam Dedi Mulyadi, Nandar Kembalikan Uang Konpensasi Sopir Angkot di Bogor yang Diduga Disunat

Setelah namanya viral disebut oleh sopir angkot, Nandar Tayana pun muncul ke publik memberikan klarifikasi.

Nandar Tayana sendiri adalah pengurus Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU) Cisarua, Kabupaten Bogor.

Dia meminta maaf kepada Dedi Mulyadi setelah adanya laporan mengenai penyunatan uang kompensasi di jalur Puncak tersebut.

"Kami mohon maaf kepada Gubernur Jawa Barat, dan pihak lainnya karena rekan kami mengatasnamakan Dishub terkait pemotongan kompensasi ini," kata Nandar, di Simpang Gadog, Megamendung, kabupaten Bogor, Jumat (4/4/2025), dikutip dari Wartakotalive.

Nandar tidak mengakui bahwa uang yang ia terima itu hasil pungutan. Menurut dia, itu adalah sukarela dari sopir angkot.

"Sebenarnya itu bukan pungutan, tetapi keikhlasan dari masing-masing sopir memberikan uang secara sukarela kepada KKSU," kata Nandar.

"Ada yang memberi Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, hingga Rp 200 ribu," jelas Nandar.

Nandar mengungkapkan kompensasi dari Gubernur Dedi Mulyadi diberikan untuk total 430 supir aktif trayek di jalur Puncak.

"Alhamdulillah, 100 persen kebagian. Jumlah kendaraan trayek di jalur Cisarua Puncak pada tahun 2021 ada 700 kendaraan," ungkap dia.

"Namun saat ini hanya berjumlah 480. Kompensasi sudah diberikan kepada mereka sesuai data yang ada," ujarnya.

Dishub Ikut Buka Suara

Selain itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor juga ikut mengklarifikasi namanya yang disebut oleh sopir angkot.

Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan pada Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, mengungkapkan informasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir sangat simpang siur.  

"Informasi yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat terkait pemotongan kompensasi tersebut adalah hasil dari miskomunikasi. Dishub dan Organda sempat menjadi yang tertuduh dalam masalah ini," ucapnya.

Baca juga: Modus Sunat Kompensasi Sopir Angkot Terungkap, Dedi Mulyadi Bakal Seret 3 Lembaga ke Ranah Hukum

Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan pada Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, mengungkapkan informasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir sangat simpang siur.  

"Informasi yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat terkait pemotongan kompensasi tersebut adalah hasil dari miskomunikasi. Dishub dan Organda sempat menjadi yang tertuduh dalam masalah ini," ucapnya.

"Uang tersebut telah dikembalikan kepada sopir yang berhak menerimanya. Persoalan ini sudah selesai," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memerintahkan angkot di jalur Puncak Bogor tidak beroperasi selama libur Lebaran pada 1-7 April 2025.

Sebagai kompensasi, pemerintah Jawa Barat memberikan uang Rp 1,5 juta dan sembako kepada para sopir angkot.

Jumlah kendaraan angkutan kota yang menerima kompensasi ini sebanyak 651 unit dari tiga trayek yakni, Cisarua, Cibedug, dan Pasir Muncang.

Namun sejumlah sopir mengaku uang kompensasi itu tidak diterima utuh oleh mereka.

Masalah ini sempat viral di media sosial, beberapa waktu lalu saat sejumlah sopir angkot mengadu ke Gubernur Dedi Mulyadi.

(Tribunjabar.id/Rheina) (Wartakotalive.com/Hironimus Rama)

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.