Sempat Viral Disebut Tantang Warga Demo, Bupati Pati Sudewo Minta Maaf dan Klarifikasi: Tidak Maksud

TRIBUNJABAR.ID - Bupati Pati Sudewo yang sempat viral karena diduga menantang 50.000 warga berdemo soal kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, kini minta maaf.

Belakangan ini, Sudewo menjadi sorotan viral. Pertama, karena ia hendak menaikkan tarif PBB menjadi 250 persen.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi (tanah) dan/atau bangunan. 

Kemudian, Sudewo menyatakan bahwa ia tidak akan gentar untuk menghadapi demo kenaikan tarif PBB dari para warga, meskipun jumlahnya mencapai 50.000 orang.

Lalu, viral video Satpol PP merazia logistik milik warga yang tengah mempersiapkan unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati pada Selasa (5/8/2025).

Bahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso mengonfrontasi warga secara langsung.

Akibat serangkaian peristiwa tersebut, Sudewo pun mendapatkan kritikan dari para warganet di media sosial pribadinya.

Setelah viral, Sudewo pun kini mengklarifikasi serangkaian peristiwa yang membuat namanya menjadi sorotan nasional tersebut.

Baca juga: Sosok Sudewo, Bupati Pati Viral Tantang Warga soal Demo Tarif PBB 250 Persen: 50 Ribu Tak Gentar

"Bapak Ibu sekalian, warga Kabupaten Pati yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ingin menyampaikan yang pertama, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya kericuhan pada hari Selasa kemarin," ucap Sudewo, dikutip dari Instagram @humaspati, Kamis (7/8/2025).

Sudewo menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pati tidak bermaksud merampas logistik warga yang hendak berdemo. Tetapi, hanya ingin memindahkan.

"Saya, kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut," kata Sudewo.

"Hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu kirab boyongan hari jadi Kabupaten Pati dan tidak mengganggu acara-acara 17 Agustus," sambung dia.

Politisi Partai Gerindra tersebut melanjutkan, pihaknya tidak melarang warga untuk menggalang dana.

"Kami tidak melarang dan sama sekali tidak menghalangi melakukan penggalangan dana," ujar Sudewo.

Sudewo juga mengklarifikasi tentang ucapannya yang terkesan menantang warga untuk mendemo kebijakan kenaikan tarif PBB 250 persen.