Polemik Larangan Study Tour di Jawa Barat: Antara Kesan Siswa, Beban Orangtua, dan Bisnis Travel

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifuddin, juga ikut angkat bicara terkait polemik ini. Menurutnya, study tour memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Hal ini selaras dengan pendekatan kurikulum berbasis pengalaman yang diterapkan saat ini.

“Karena kalau kita itu sekarang menggunakan kurikulum yang berbasis pada pengalaman anak, ya. Jadi bukan hanya satu arah guru mengajarkan. Sebetulnya pengalaman melalui melihat, merasakan, berkunjung, itu tidak kalah pentingnya dan lebih mengena atau berkesan,” ungkap Hetifah pada Rabu (26/3/2025).

Namun, Hetifah menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang agar study tour tidak menjadi beban bagi orangtua. Transparansi dalam pengelolaan dana juga perlu dijaga, termasuk dengan memanfaatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara optimal.

“Jadi maksudnya study tour ini bukan sesuatu yang selalu jelek. Hanya problemnya konsekuensi logisnya itu jangan menjadi paksaan. Kalau bisa memang dibuat menjadi bagian dari pembelajaran dan tidak memberatkan orangtua,” jelasnya.

Polemik terkait larangan study tour di Jawa Barat mencerminkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak legislatif.

Meski demikian, semua pihak sepakat bahwa kegiatan ini harus dirancang dengan baik agar memberikan manfaat nyata bagi siswa tanpa membebani orangtua.

Perdebatan ini membuka peluang untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mengedepankan kebutuhan pendidikan yang bermutu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polemik Study Tour: Dilarang Dedi Mulyadi, Diperbolehkan Mendikdasmen, Kini DPR Ikut Bicara", Klik untuk baca: