Kontra Larangan Study Tour oleh Dedi Mulyadi, Kadisbudpar Cirebon: Seperti Bakar Rumah Karena Tikus

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang melarang kegiatan studi tour ke luar provinsi menuai pro dan kontra.

Salah satu yang menyuarakan ketidaksetujuannya adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Abraham Muhammad.

Abraham menilai larangan tersebut terlalu generalisasi dan berpotensi berdampak negatif pada dunia pendidikan serta industri pariwisata.

"Saya salah satu orang yang mendukung dan memilih beliau menjadi gubernur. Bahkan, siapa tahu ada rezeki beliau bisa mencalonkan presiden."

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Larang Study Tour, Pengusaha Travel Ciayumajakuning Sebut Banyak yang Cancel

"Namun, dalam konteks studi tour, saya pribadi maupun sebagai kepala dinas tidak setuju dengan kebijakan ini," ujar Abraham saat diwawancarai selepas menerima para pelaku pariwisata se-Ciayumajakuning di kantornya, Senin (24/3/2025). 

Menurut Abraham, kebijakan ini muncul sebagai respons atas kecelakaan yang menimpa peserta studi tour.

Namun, ia menilai kebijakan tersebut tidak menyasar akar permasalahan.

"Seyogyanya dari kecelakaan itu, ada empat pihak yang harus diminta pertanggungjawaban, bukan langsung melarang studi tour ke luar provinsi," ucapnya.

Ia menyebutkan empat aspek yang seharusnya dievaluasi, yakni pengusaha travel, apakah kendaraan yang digunakan sudah sesuai standar keamanan. 

Lalu, Dinas Perhubungan, apakah kendaraan telah lulus uji KIR dan dinyatakan layak jalan. 

Selain itu, kepolisian, sejauh mana peran kepolisian dalam memastikan keselamatan perjalanan dan Dinas PUTR, apakah akses jalan yang dilewati dalam kondisi aman dan layak dilalui. 

Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah sistem pengawasan, bukan sekadar melarang.

"Jangan sampai ada kesan seperti membakar rumah hanya karena ada tikus di dalamnya. Padahal, yang perlu diatasi itu tikusnya, bukan rumahnya yang dihancurkan," jelas dia. 

Ia juga menyoroti pentingnya studi tour dalam proses pembelajaran siswa.

Baca juga: Ipoba: Larangan Study Tour Dedi Mulyadi Jadi Covid-19 Kedua Bagi Pelaku Wisata, Dampaknya Lima Tahun

"Sejak kecil kita belajar bahwa piknik itu penting untuk kebersamaan. Jika ada siswa yang kurang mampu, bisa disubsidi silang."

"Kalau ada oknum guru yang menyalahgunakan, benahi manajemennya, bukan malah melarang studi tour ke luar provinsi," katanya.

Menurut Abraham, membatasi studi tour hanya di wilayah Jawa Barat akan menghambat wawasan siswa.

"Bagaimana kita mau belajar dan memahami sejarah kalau hanya berputar di wilayah sendiri? Kita ingin tahu sejarah Kerajaan Mataram, Bali, dan daerah lainnya. Kalau membatasi diri, kita seperti katak dalam tempurung," ujarnya.

Selain berdampak pada pendidikan, Abraham juga mengkhawatirkan efek larangan ini terhadap sektor pariwisata.

Ia memperingatkan, bahwa jika kebijakan ini diterapkan secara kaku, bisa berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Yang saya khawatirkan, nantinya agen travel dari luar Jabar juga akan memboikot daerah kita. Kalau sudah begitu, justru PAD kita yang rugi," ucap Abraham.

Ia berharap Gubernur KDM bisa mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut dengan melibatkan berbagai pihak.

Kebijakan larangan studi tour ini juga mendapat protes dari para pengusaha travel di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan).

Mereka mengaku mengalami kerugian besar akibat pembatalan massal perjalanan wisata pendidikan.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Tour and Travel (Gapitt) Cirebon, Nana Yohana mengatakan, bahwa kebijakan ini berdampak besar terhadap sektor pariwisata.

"Kami ke sini (Kantor Disbudpar Kabupaten Cirebon) untuk mengkritisi larangan studi tour yang diimbau oleh Pemerintah Provinsi Jabar melalui Gubernur KDM," jelas Nana saat diwawancarai media, Senin (24/3/2025).

Menurutnya, pernyataan KDM di media sosial membuat ratusan klien dari agen travel membatalkan pesanan mereka.

"Banyak orderan yang akhirnya dibatalkan. Kita semua kena imbasnya," katanya.

Tak hanya di Jawa Barat, efek domino juga terjadi di luar provinsi.

Banyak wisatawan dari luar daerah yang membatalkan kunjungan ke Kabupaten Cirebon dan wilayah lain di Jabar.

"Karena kita tidak boleh ke sana, mereka juga melakukan hal yang sama," ujarnya.

Baca juga: Ada Efek Domino Larangan Study Tour, Asita Jabar: Perlu Evaluasi dan Solusi Alternatif

Dampak larangan ini juga dirasakan oleh sektor perhotelan. 

Biasanya, agen travel membawa rombongan besar yang menginap di hotel-hotel setempat.

"Kami biasanya membawa lima sampai enam bus, menyewa banyak kamar hotel. Sekarang, dampaknya sangat terasa bagi dunia pariwisata," ucap Nana.

Para pelaku usaha berharap kebijakan ini dapat dievaluasi agar tidak semakin merugikan sektor pariwisata.

Dengan polemik yang terus berkembang, mereka masih menanti kepastian dari pemerintah terkait aturan studi tour agar sektor pariwisata di Jawa Barat bisa kembali bangkit.