Bedah Danantara, Dorong Transformasi Menuju SWF Berstandar Internasional 

Menurutnya, analisis ini menunjukkan potensi risiko terhadap tumpang tindih kewenangan hukum dan bisnis. 

“Pelaku bisnis mana yang sudah teruji mumpuni berkinerja dengan aura sedemikian?, “ sebutnya.

Kendati demikian, akan sangat sulit untuk menarik investor global karena dianggap "alat politik." Itu akan berdampak terhadap kepercayaan publik, tentunya akan merosot karena kental nuansa kekuasaan. 

“Berkuasa itu tidak harus selalu berbisnis, serahkan saja kepada komunitas yang memang pebisnis murni,” ungkapnya. 

Pihaknya merekomendasikan, kata dia, agar Danantara tidak berpostur seperti saat ini sehingga bisa beraroma SWF yang sukses seperti harapan Presiden Prabowo, maka proporsi sebaiknya diubah menjadi 10% pejabat negara yang berfungsi untuk pengawasan hal-hal strategis dan  90?alah profesional bisnis maupun investor global yang bertujuan untuk performa murni bisnis.

Adapun dasar hukumnya, kata dia, diatur UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyebut kekayaan negara harus untuk kemakmuran rakyat, bukan elite politik. Lalu ada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan prinsip efisiensi dan transparansi. 

Termasuk UU No. 19/2003 tentang BUMN  memuat kewajiban mengejar keuntungan dan penguatan ekonomi. Dan UU No. 14/2008 tentang nformasi publik harus terbuka, termasuk laporan keuangan Danantara. 

Serta UU No. 15/2004 tentang Audit Keuangan Negara dimana BPK wajib mengaudit pengelolaan keuangan SWF Danantara.

Dia juga menjelaskan, hendaknya Standar Santiago Principles (GAPP) prinsip internasional yang dianut SWF diterapkan guna menjamin transparansi dan independensi. Dan OECD Guidelines on Corporate Governance yang justru menekankan pemisahan fungsi negara dan bisnis.

“Agar Danantara tidak kehabisan energi demi menjaga-jaga performa dari kecurigaan publik yang mungkin akan disikapi melalui judicial review untuk menguji aturan hukum yang membuka celah politisasi. Atau gugatan rakyat (Citizen Lawsuit) untuk menguji kecenderungan Danantara bisa merugikan keuangan negara.” 

“Maupun arus desakan audit independen serta  keterbukaan publik, maka tidak salah jika Presiden Prabowo sembari berjalan mengkaji secara dalam terhadap prinsip-prinsip Danantara,” jelas dia. 

Menurutnya, Danantara harus cepat berubah guna mengikuti model SWF negara demokratis maju, bukan model negara berkembang/otoriter. 

“Komposisi ideal 10% pejabat strategis dan 90% profesional bisnis adalah kondisi moderat agar publik dan investor internasional percaya. Audit independen harus tetap bisa berjalan rutin,” ujarnya. 

Iskandar menilai, jika Danantara tetap bertahan dengan model yang ada sekarang, risikonya akan jadi seperti 1MDB atau LIA yang akhirnya bisa bangkrut. Namun, jika reformasi besar dilakukan, Danantara bisa menyerupai kesuksesan SWF. (*)