Bedah Danantara, Dorong Transformasi Menuju SWF Berstandar Internasional 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), menuturkan, idealnya Danantara dilahirkan sebagai entitas murni bisnis, agar cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto bisa terwujud. 

Prabowo menegaskan bahwa Danantara harus bisa meniru SWF (Sovereign Wealth Fund) sukses dunia, sehingga idealnya kelahiran tersebut wajib sesuai regulasi yang pro-bisnis, bukan pro-politis.

“Bahwa jika pun ada unsur politis, komposisinya cukup 30 persen saja, sedangkan 70% tetap harus diisi kalangan profesional bisnis. Terlebih jika sekarang postur Danantara terlihat menjadi seperti hermaprodit, digadang-gadang hendak bisnis mengelola aset negara namun malah tetap menyertakan instrumen negara ke dalamnya. Ini mau berbisnis atau tata kelola instusi pemerintah?” jelasnya, Selasa (25/3/2025). 

Dia mengatakan, hendaknya dominan Danantara itu bisnis bertujuan agar publik tidak curiga, baik di dalam negeri maupun masyarakat internasional, termasuk pelaku pasar di bursa global.

Oleh karena itu, pihaknya hendak memberi kajian untuk memberikan pemikiran ulang kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan asumsi bahwa beliau hanya melahirkan ide besar, sedangkan instrumen dan atau struktur Danantara bukanlah hasil sentuhan langsung tangan Presiden secara murni.

Dia membandingkan Danantara dengan SWF global di negara maju yang sukses seperti Temasek Holdings milik Singapura dengan kepemilikan 100% milik pemerintah, tapi dikelola murni secara profesional. 

“Memiliki struktur Dewan direksi berasal dari kalangan profesional dunia usaha, bukan pejabat aktif. Target mereka profit dan penguatan ekonomi nasional,” katanya. 

Iskandar mencontohkan, Norwegian Government Pension Fund Global, kepemilikan negara, Norwegia dikelola Norges Bank. Dengan struktur yang dipimpin manajer investasi global profesional, bebas pengaruh politik. 

“Target mereka investasi global jangka panjang,” tambahnya. 

Lebih lanjut, SWF Negara Otoriter/Terbelakang yang gagal terlihat pada  1Malaysia Development Berhad dikenal 1MDB yang kepemilikan oleh negara Maysia, kasat mata diintervensi politisi. 

“Strukturnya penuh dengan loyalis politik, bukan profesional. Hasilnya skandal korupsi besar-besaran, dan bangkrut,” tegasnya. 

Demikian juga pada Libyan Investment Authority (LIA) milik negara Libya dikendalikan oleh rezim. Struktur penuh dengam loyalis Gaddafi. Maka hasil yang terlihat adalah dananya dibekukan karena penyalahgunaan.

“Saat ini, jika mau jujur, Danantara lebih mirip dengan SWF model negara berkembang/otoriter ketimbang model negara maju,” imbuhnya. 

Dia menyoroti bahwa komposisi pejabat aktif, termasuk Jaksa Agung dan Ketua KPK sangat terlihat lebih dominan dibanding profesional bisnis.