Polemik THR Bagi Mitra Platform Digital, Modantara Sebut Kebijakan Potensi Hancurkan Industri

●     Investor kehilangan kepercayaan dan menarik modalnya, yang dapat memperlambat inovasi dan ekspansi industri ride-hailing di Indonesia, mengakibatkan perusahaan gulung tikar dan meningkatkan angka pengangguran.

●     Peningkatan biaya layanan yang mungkin dibebankan kepada pelanggan, yang dapat menurunkan daya saing platform dan mengurangi jumlah perjalanan.

●     Pengurangan insentif, yang bisa berdampak pada penghasilan mitra pengemudi dalam jangka panjang.

●     Penyaringan lebih ketat terhadap mitra pengemudi baru, yang bisa mengurangi kesempatan bagi banyak orang untuk bergabung dalam ekosistem ekonomi gig.

3. Perbandingan dengan Negara Lain

Tidak semua negara memberlakukan THR bagi pekerja di sektor ekonomi gig. Di Singapura dan Malaysia, misalnya, tidak ada kebijakan yang mewajibkan platform ride-hailing memberikan THR. Sebaliknya, pemerintah dan perusahaan bekerja sama dalam skema perlindungan sosial seperti dana pensiun sukarela atau asuransi kesehatan bagi mitra pengemudi.

Di Uni Eropa, ada wacana regulasi yang lebih ketat terkait hak pekerja gig, tetapi pendekatan yang diambil lebih mengarah pada perlindungan sosial, bukan pada kewajiban pemberian tunjangan tambahan seperti THR. Model seperti ini lebih berkelanjutan dibandingkan dengan skema yang membebani perusahaan dengan biaya besar.

 4. Risiko Terhadap Fleksibilitas dan Keberlanjutan Kerja Mitra

Salah satu alasan utama seseorang memilih menjadi mitra pengemudi di platform ride-hailing adalah fleksibilitas. Jika platform diwajibkan membayar THR dan menanggung biaya tambahan lainnya, mereka mungkin akan menerapkan model kerja yang lebih ketat, seperti membatasi jumlah jam kerja atau memberlakukan sistem shift. Hal ini akan mengurangi fleksibilitas yang selama ini menjadi daya tarik utama bagi mitra pengemudi.

Selain itu, beban finansial yang meningkat bisa memaksa perusahaan untuk merasionalisasi jumlah mitra, yang berarti peluang kerja bagi banyak pengemudi bisa berkurang. Sebuah studi dari Harvard Business Review (2021) menunjukkan bahwa regulasi yang terlalu ketat pada sektor ekonomi gig dapat menyebabkan menurunnya jumlah pekerja yang bisa mengakses pekerjaan berbasis platform ini. (*)