Beda Pemprov Jabar dan Dedi Mulyadi soal Efisiensi Anggaran, KDM Bilang Rp 5 Triliun, Pemrov Rp 3 T

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Terjadi perbedaan soal nilai efisiensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jabar, Herman Suryatman mengatakan, berdasarkan hasil serangkaian simulasi, efisiensi anggaran APBD perubahan 2025 yang berhasil terkumpul mencapai Rp3 triliun.

Duit Rp3 Triliun itu, kata dia, hasil efesiensi dari sejumlah kegiatan seperti belanja barang dan jasa (Barjas), bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, dana hibah, belanja lainnya, perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan Silpa.

"Terkumpul Rp3 triliun. Ini hasil simulasi kami dan kami akan menunggu putusan dari pimpinan, pada akhirnya Pak Gubernur yang akan memutuskan," ujar Herman, Senin (17/2/2025). 

Efesiensi anggaran Rp. 3 Triliun itu, kata dia, dipastikan tidak akan mengganggu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan berdampak negatif pada pelayanan kepada masyarakat.

"Tidak boleh ada kemunduran pelayanan publik, PHK, kita harus jaga kondusivitas," katanya.

Baca juga: Jawaban Menohok Ketua Komite SMAN 6 Depok Berani Kritik Gubenur Dedi Mulyadi Soal Study Tour

Hasil penghematan Rp3 triliun ini, kata Herman, akan segera dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi untuk ditindaklanjuti.

"Sekali lagi yang memutuskan Pak Gubernur, kami di TAPD, sudah melakukan simulasi untuk mendapatkan angka terbaik karena efisiensi yang dilakukan harus sesuai Inpres 1/2025. Kemudian harus tegak lurus juga dengan visi, misi Pak Gubernur terpilih," ucapnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengklaim jika nilai efesiensi anggaran jumlahnya mencapai sekitar Rp. 5 triliun.

Hal itu diungkapkan Dedi Mulyadi saat diwawancarai wartawan di kawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (6/2/2025).

"Saya informasikan sampai hari ini total (Efisiensi) dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah Rp. 5 Triliun yang kami siapkan di perubahan anggaran nanti," ujar Dedi Mulyadi.

Efisiensi ini, kata dia, bukan menghapus anggaran pembangunan, tapi memangkas belanja yang tidak penting.

"Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jabar. Saya sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting," ujar Dedi.

Sebagai contoh, ia menghapus anggaran baju dinas dan memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri dari Rp 1,5 miliar menjadi nol. Sementara itu, perjalanan dinas dalam negeri dikurangi dari Rp 1,8 miliar menjadi sekitar Rp 700 juta.

"Semuanya sudah diberikan contoh dari Gubernur sendiri, nanti ke bawahnya ada," katanya.

Menurut Dedi, duit efisien Rp 5 triliun itu akan dialihkan ke sektor prioritas, yaitu pembangunan sekolah, infrastruktur, dan kesehatan.

“Membangun jalan lintas dari mulai Parung Panjang, Jalan Puncak 2, hingga jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran. Ini akan menjadi prioritas kita,” katanya.

Perbaikan infrastruktur irigasi juga menjadi prioritas guna meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung sektor pertanian.

Di sektor kesehatan, Dedi berencana mengintegrasikan layanan mulai dari rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu agar akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin merata.

Selain itu, peningkatan mutu laboratorium untuk penelitian bibit padi juga akan menjadi bagian dari upaya mendukung sektor pertanian di Jawa Barat.

Ditargetkan seluruh pembangunan ini dapat selesai pada 2026. Setelah itu, pada 2027, pemerintah daerah akan lebih fokus pada peningkatan investasi daerah, sehingga Jawa Barat bisa lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan melalui hasil investasi yang dikelola secara optimal.

"Nah, seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, dan jalan di Jawa Barat bisa tuntas pada tahun 2026. Karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah,” ucapnya.