Viral Pedagang Warteg Curhat Bayar Rp10 Juta untuk Penerbitan Sertifikat Halal, Ini Besaran Biayanya

TRIBUNJABAR.ID - Belakangan ini curhatan pedagang warteg mengeluh bayar mahal untuk membuat penerbitan sertifikat halal, viral di media sosial.

Dalam curhatannya itu, pedagang warteg mengaku sampai mengeluarkan uang Rp 10 juta.

Kini, curhatan warga itu pun viral dan jadi topik perbincangan seperti dibagikan di X pada Minggu (9/2/2025).

“Kerjaan yg di pegang Haikal Hasan kan ini gaes?” tulis @DS_ya*** seperti yang dikutip Kompas.com dari unggahannya (9/2/2025).

Baca juga: Kisah Pilu Istri di Karawang Ditelantarkan Suami, Kabur dari Rumah Nikah Lagi, Buron Kasus Penipuan

Diketahui saat ini Haikal Hassan yang menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet lain yang menentang dan mempertanyakan biaya penerbitan sertifikat halal tersebut tersebut.

Lantas, berapa biaya penerbitan sertifikat halal tersebut ?

Warteg termasuk kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang bergerak di bidang makanan dan minuman atau bisnis kuliner.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 14 Tahun 2024.

Biaya layanan sertifikasi halal skema reguler bagi UMK adalah Rp 650.000, yang terdiri dari:

• biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300.000 dan
• biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Rp350.000.

Sesuai Keputusan Kepala BPJPH No.14/2024, berikut tarif Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa per sertifikat:

Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare): Tanpa biaya*

• Berlaku bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
  Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)
• Usaha Mikro dan Kecil: Rp 300.000
• Usaha menengah: Rp 5.000.000
• Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp 12.500.000
• Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri: Rp 800.000

Sementara untuk perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh LPH tercantum dalam Lampiran IV, di mana biaya unit cost-nya adalah Rp. 350.000.

Harga tersebut adalah harga per-unit cost, bukan perhitungan mandays berdasarkan jumlah produk yang diperiksa dan tambahan mandays berdasarkan untuk pabrik terpisah.

Mandays dihitung berdasarkan jumlah produk yang diperiksa, dan unit cost dihitung sesuai dengan jumlah mandays (unit cost x mandays).

Ketentuan penghitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk

Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil berlaku ketentuan berikut:

1. Variabel biaya terdiri atas:

• mandays;
• unit cost;
• biaya operasional LPH;
• uang harian perjalan dinas (UHPD);
• transportasi;
• tiket pesawat; dan/atau
• akomodasi.

2. Tata cara perhitungan variabel biaya Pelaku Usaha dalam kota (domisili kota LPH dan Pelaku Usaha sama) ditetapkan:

• mandays dihitung berdasarkan jumlah produk yang diperiksa;
• unit cost dihitung sesuai dengan jumlah mandays (unit cost x mandays);
• biaya operasional LPH dihitung 1 (satu) kali;
• UHPD dihitung sesuai dengan jumlah mandays (UHPD x mandays); dan
• biaya transportasi dihitung sesuai dengan jumlah mandays (transportasi x mandays).

3. Tata cara perhitungan variabel biaya Pelaku Usaha luar kota (domisili kota LPH dan Pelaku Usaha berbeda) ditetapkan:

• mandays dihitung berdasarkan jumlah produk yang diperiksa;
• unit cost dihitung sesuai dengan jumlah mandays (unit cost x mandays);
• biaya operasional LPH dihitung 1 (satu) kali;
• UHPD dihitung sesuai dengan jumlah mandays (UHPD x mandays);
• biaya transportasi dihitung 1 (satu) kali;
• biaya tiket pesawat dihitung 1 (satu) kali; dan
• biaya akomodasi dihitung = (jumlah mandays -1) x biaya akomodasi.

Rincian dan besaran jumlah biaya setiap variabel ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Kepala BPJPH No.14/2024.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Warganet Keluhkan Warteg Bikin Sertifikat Halal Rp 10 Juta, Berapa Biaya Sebenarnya?"