Sosok Siswi SMA di Cirebon Bongkar Dugaan Pungli PIP di Sekolah ke Dedi Mulyadi, Anak Pensiunan ASN

TRIBUNJABAR.ID - Sebuah video menunjukkan dua siswi SMA yang mencegat gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi ketika berkunjung ke SMAN 7 Cirebon, viral di media sosial.

Ketika itu, dua siswi ini melaporkan berbagai pungutan di sekolahnya mulai dari SPP, uang bangunan, hingga sumbangan untuk masjid.

Adapun laporan yang paling menjadi sorotan adalah dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dipotong Rp 250.000 dari jumlah yang seharusnya diterima Rp 1,8 juta.

Warganet pun ramai meminta Dedi Mylyadi memastikan keamanan dua siswi tersebut.

Warganet khawatir keberanian mereka membongkar pungutan di sekolahnya akan berimbas negatif pada mereka.

Baca juga: Kata SMAN 7 Cirebon ke Dedi Mulyadi soal Orang Partai Tawari PIP Disunat Rp200 Ribu, Berujung Viral

Lalu, siapakah sosok siswi tersebut?

Dalam Instagram @dedimulyadi71, dua siswi SMA tersebut dipanggil Dedi Mulyadi ke Subang.

Dedi Mulyadi kemudian memperkenalkan kedua siswa tersebut.

Dalam Instagram @dedimulyadi71, dua siswi SMA tersebut dipanggil Dedi Mulyadi ke Subang. Dedi kemudian memperkenalkan kedua siswi tersebut. 

“Ini adalah anak Jawa Barat yang punya daya kritis dan yang seperti ini dibutuhkan oleh bangsa. (Memiliki) daya kritis, objektif, tidak fitnah. Namanya siapa?,” tutur Dedi kepada siswi tersebut, dikutip dari Instagramnya, Senin (10/2/2025), via Kompas.com.

"Namanya Hanifah, Pak," kata siswi tersebut.

Diketahui, Hanifah adalah putri dari Sumardani, pensiunan ASN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan ibu rumah tangga.

Kakak-kakak Hanifah sudah kuliah dan bekerja.

Baca juga: Momen Dedi Mulyadi Merinding saat Tinjau Kantor Horor di Purwakarta, Bangunan Belanda Usianya 2 Abad

Dedi pun bertanya, kenapa Hanifah menerima PIP, padahal PIP hanya untuk siswa miskin dan rentan miskin bukan anak pensiunan ASN.

“Kita ga dibolehin nolak, Pak,” jawab Hanifah.

Dedi pun semakin penasaran alasan Hanifah berani buka suara soal pungutan di sekolahnya.

“Apa yang membuat kamu kok berani sih ngomong depan kamera loh, viral di hampir semua media loh. (Konten) saya tayang, setelah orang ramai di mana-mana, apa yang buat kamu berani?” tanya Dedi.

“Kalo saya ga speak up, kasian adik kelas saya. Awalnya kan bicara PDSS SNBT. Terus saya denger sudah ga boleh ada SPP, uang bangunan (dan pungutan lain). Jadi (saya berfikir) kalo saya speak up, ga ada salahnya,” jawab Hanifah. 

Dedi lalu bertanya, adakah yang menegurnya usai speak up.

Hanifah pun mengaku orang tua nya pun meminta dirinya untuk berhati-hati.

“Di rumah ada, orangtua nanyain, hati-hati kamu. Takut ada oknum yang jahat sama kamu, ga suka kamu, takut guru-guru jadi nurunin nilai kamu,” ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, dalam kunjungan ke SMAN 7 Kota Cirebon, dua orang siswi yang ingin melaporkan berbagai pungutan sekolah yang dialami para siswa.

"Kita tuh masih banyak yang pengen dilaporin, Pak, selain kasus PDSS. Sumbangan PIP Rp 1,8 juta dipotong Rp 250.000," ujar siswa tersebut dalam Instagram @dedimulyadi71 yang diposting Sabtu (8/2/2025). 

PIP adalah singkatan dari Program Indonesia Pintar. 

Program ini merupakan bantuan dari pemerintah berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar mereka bisa melanjutkan pendidikan.

Siswa itu pun mengatakan bahwa dari awal pihak sekolah sudah mensosialisasikan dana PIP akan dipotong sekolah untuk dikembalikan ke partai.

Baca juga: Soal Dedi Mulyadi Larang Study Tour dan Sekolah Jualan LKS, Pengamat: KDM Sebaiknya Menahan Diri

Dedi Mulyadi pun menerangkan, sumbangan tersebut bukan dari partai tapi bantuan pemerintah yang disalurkan melalui anggota DPR RI untuk daerah pemilihannya (dapil).

Dedi pun bertanya, bagaimana cara sekolah mengambilnya karena bantuan tersebut masuk ke rekening masing-masing siswa.

Siswa itu pun mengatakan saat dirinya ke bank, di sana sudah ada dua petugas TU sekolah.

Petugas itu akan meminta buku tabungan, kartu ATM dan pin.

Selain itu, siswa dimintai uang gedung sebesar Rp 6,4 juta. Itu pun hasil nego orangtua siswa dalam rapat dari nilai awal yang diminta Rp 8,4 juta. 

Selanjutnya, para siswa masih bayar SPP Rp 200.000 dari yang seharusnya gratis. Ditambah uang LKS di atas Rp 300.000, dan ada sumbangan masjid yang besarannya dipatok sekolah. 

"Kelas 10 ada sumbangan masjid. Harusnya kan sumbangan itu seikhlasnya, kami ini dipatok Rp 150.000," tutur siswa tersebut.

Dalam postingan tersebut, Dedi Mulyadi memberikan caption: sengkarutnya sangat masya Allah sekali.

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.