Kata SMAN 7 Cirebon ke Dedi Mulyadi soal Orang Partai Tawari PIP Disunat Rp200 Ribu, Berujung Viral

TRIBUNJABAR.ID - Pihak SMAN 7 Cirebon menceritakan kronologi kedatangan orang partai yang menawari Program Indonesia Pintar (PIP) tetapi disunat Rp200.000 kepada Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi.

Belakangan ini, SMAN 7 Cirebon tengah menjadi sorotan viral karena telat melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Buntut dari viralnya polemik SNBP 2025 tersebut, Dedi Mulyadi pun mendatangi langsung SMAN 7 Cirebon pada Jumat (7/2/2025) dan bertemu dengan para siswa.

Nyatanya, para siswa tidak hanya bercerita terkait kelalaian sekolah mengenai finalisasi PDSS yang membuat mereka terancam gagal mengikuti SNBP.

Tetapi, mereka pun menceritakan adanya potongan yang dilakukan terhadap uang bantuan PIP oleh orang partai.

Sementara, PIP sendiri adalah bantuan pendidikan dari pemerintah berupa uang tunai untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin.

Video perbincangan antara Dedi Mulyadi dengan dua siswi yang menceritakan polemik tersebut pun beredar viral di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, pihak SMAN 7 Cirebon pun menceritakan kronologinya kepada Dedi Mulyadi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kaget 100 Orang Tewas Gara-gara Truk Tambang di Parung Panjang: Neraka Bagi Warga Bogor

Pihak sekolah menjelaskan, ada orang partai yang mendatangi SMAN 7 Cirebon menawarkan dana PIP beberapa waktu lalu.

"Kebetulan waktu itu ada dari partai mau enggak ada dana PIP sekian, nanti saya harus ngomong dulu ke Kepala Sekolah boleh nggak," kata pihak sekolah yang dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Minggu (9/2/2025).

"Nanti saya kasih banyak mau gak, nanti saya bicarakan dengan kepala sekolah," lanjut dia.

Selang beberapa waktu, anggota partai tersebut datang lagi dan mengatakan sekolah lain pada mau.

Di tahun-tahun sebelumnya, dana PIP ini jika tidak diambil, akan kadaluarsa dan dikembalikan ke nagara. 

Di tahun-tahun berikutnya kemungkinan kesempatan kemungkinan tidak bisa mendapatkan lagi.

"Setelah dirembuk-rembuk, oke kita ambil, tapi dipotong. Jadi pemotongan tersebut bukan untuk sekolah, mintanya (uang potongan) Rp 200.000," tutur pihak sekolah. 

Setelah ada kesepahaman, sekolah mengumpulkan anak-anak dan diminta untuk menyampaikannya kepada orang tua mereka.

"Kami kumpulkan semua, (kami katakan) ini ada mau gak PIP, tapi nanti ketika cair minta dipotong. Nanti sampaikan ke orang tua," tandas pihak SMAN 7 Cirebon tersebut. 

Dedi kemudian bertanya, berapa orang di sekolah tersebut yang menerima. Kemudian dijawab 500 orang dan tidak ada kuitansi. 

"500 orang dikali Rp200.000, Rp 100 juta," tutur Dedi Mulyadi.

Video Viral

Sebelumnya, video ketika dua siswi SMAN 7 Cirebon menceritakan polemik pungutan kepada Dedi Mulyadi ini beredar viral di media sosial.

"Kita tuh masih banyak yang pengen dilaporin, Pak, selain kasus PDSS. Sumbangan PIP Rp 1,8 juta dipotong Rp 250.000," ujar siswa tersebut dalam Instagram @dedimulyadi71 yang diunggah pada Sabtu (8/2/2025). 

Baca juga: Orangtua Siswa di Pangandaran Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Pro Rakyat, Senang Study Tour Dilarang

Menurut siswa tersebut dari awal pihak sekolah sudah mensosialisasikan dana PIP akan dipotong sekolah untuk dikembalikan ke partai. 

Dedi Mulyadi lalu menjelaskan, sumbangan tersebut bukan dari partai tapi bantuan pemerintah yang disalurkan melalui anggota DPR RI untuk daerah pemilihannya (dapil). 

Dedi lalu bertanya, bagaimana cara sekolah mengambilnya karena bantuan tersebut masuk ke rekening masing-masing siswa.

Siswa itu mengatakan saat dirinya ke bank, di sana sudah ada dua petugas TU sekolah. 

Petugas tersebut akan meminta buku tabungan, kartu ATM, dan pin. "Buku tabungan, kartu, dan pin dikasih ke sekolah. 

Semua seangkatan disamain pin-nya. Kalau ada yang berbeda, dijapri pihak sekolah," tutur siswa tersebut. 

Selain itu, siswa dimintai uang gedung sebesar Rp6,4 juta. Itu pun hasil nego orangtua siswa dalam rapat dari nilai awal yang diminta Rp8,4 juta.

Selanjutnya, para siswa masih bayar SPP Rp200.000 dari yang seharusnya gratis. Ditambah uang LKS di atas Rp300.000, dan ada sumbangan masjid yang besarannya dipatok sekolah. 

"Kelas 10 ada sumbangan masjid. Harusnya kan sumbangan itu seikhlasnya, kami ini dipatok Rp 150.000," tutur siswa tersebut.

Dedi Mulyadi Cari Solusi

Dalam keterangannya, Dedi menegaskan, ia datang ke SMAN 7 Cirebon untuk menyelesaikan permasalahan terkait PDSS yang berpotensi menghambat ratusan siswa mendaftar SNBP.

"Kendala-kendalanya segera kita atasi. Saya juga mendukung honor bagi para petugas operator. Saya minta jumlahnya ditambah menjadi lima orang."

"Selain itu, saya akan berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan agar portalnya segera dibuka," ucapnya, Jumat (7/2/2025).

Dedi juga memastikan, seluruh sekolah di Jawa Barat yang mengalami permasalahan serupa akan mendapatkan solusi.

"Saya belum tahu total jumlah sekolah yang mengalami kendala seperti ini. Tapi kalau banyak, pasti saya datangi semuanya," jelas dia.

Terkait kemungkinan sanksi bagi sekolah yang bermasalah dalam proses ini, Dedi menegaskan akan melihat penyebabnya terlebih dahulu.

"Kalau ini akibat kelalaian atau kesengajaan, pasti ada sanksi sesuai ketentuan kepegawaian. Tapi kalau masalahnya ada pada sistem, misalnya jaringan kurang atau tenaga administrasi kurang, berarti itu tanggung jawab pemerintah," katanya.

(Tribunjabar.id/Rheina, Eki Yulianto)

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.