Guru Honorer Datangi Kantor DPR RI, Didampingi Ketua DPRD Cianjur Tuntut Kejelasan Status PPPK

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah tenaga honorer R2 dan R3 dari Kabupaten Cianjur mendatangi kantor DPR RI di Jakarta. 

Mereka datang didampingi langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika, bersama seluruh anggota Komisi I DPRD Cianjur sebagai dukungan untuk menuntut kejelasan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Dikatakan Metty, perjuangan tenaga honorer harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Saya berharap semua pihak terkait dapat mendengarkan apa yang menjadi tuntutan dan harapan mereka, karena ini menyangkut masa depan mereka yang telah berdedikasi penuh untuk negara,” ujar Metty, Selasa (4/2/2025).

Baca juga: Rekam Jejak Digital Wenny Myzon yang Viral Hina Honorer Pakai BPJS, Pernah Bela Harvey Moeis Disorot

Dikatakan Metty, pihaknya bersama para guru honorer menyerahkan dokumen Berita Acara Kesepakatan (BAK) No. 001/BAK/AHI/I/2025 kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong.

Dokumen tersebut memuat dua poin utama, yakni percepatan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 berbasis database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan masa kerja mereka, serta komitmen untuk menunda rekrutmen CPNS dan PPPK formasi umum hingga pengangkatan honorer selesai dilakukan.

Bahtra Banong, yang menerima aspirasi tersebut, menyatakan bahwa dokumen dan tuntutan yang diajukan akan menjadi bahan pembahasan penting di tingkat Komisi II DPR RI.

“Aspirasi ini sudah saya terima, dan saya akan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait. Hampir semua keluhan ini relevan dengan agenda pembahasan mendatang,” ujar Bahtra.

Sebelumnya, sejumlah tenaga honorer dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Cianjur, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Indramayu, Banten melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD RI, Senin 3 Februari 2025. 

Para honorer memprotes kebijakan pemerintah yang hanya memberikan status PPPK paruh waktu kepada tenaga honorer R2 dan R3 sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025. Kebijakan tersebut dianggap tidak memadai dan tidak mencerminkan penghargaan atas dedikasi para honorer.

Baca juga: Viral, Aksi Pegawai BUMN Buat Konten Sindir Pegawai Honorer Pakai BPJS, Tuai Kecaman dari Warganet

Dalam aksi ini, massa menuntut pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN sebagai turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Mereka juga mendesak diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) khusus untuk mengangkat tenaga Non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN menjadi PPPK penuh waktu.

Selain itu, massa aksi meminta agar rekrutmen CPNS tahun 2025 dihentikan sementara hingga seluruh honorer R2 dan R3 selesai diangkat, serta pemerintah mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk keperluan tersebut.