Presiden Prabowo Sah Kucurkan Rp 48,8 Triliun Lanjutkan Pembangunan IKN, termasuk Bikin Gedung DPR

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menyepakati mengucurkan dana Rp48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara.

Dana itu akan dipakai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi ibu kota politik pada 2028 nanti.

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (21/1/2025).

"Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028, sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik," kata Basuki.

Sementara mengenai dana Rp 48,8 triliun disampaikan disampaikan Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seusai Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan," ujar AHY.

AHY menuturkan bahwa anggaran tersebut akan dikucurkan secara bertahap.

Nantinya, anggaran itu bisa dipakai untuk pembangunan Gedung DPR RI hingga gedung lembaga yudikatif.

"Yang jelas anggaran tersebut dipersiapkan, dialokasikan agar kami, khususnya OIKN bisa menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk parlemen, untuk legislatif dan juga untuk judikatif," jelasnya.

AHY menjelaskan persetujuan anggaran itu juga menjadi bukti pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan pemerintah Prabowo. Namun, rancangan pembangunan IKN nantinya akan dilakukan kajian kembali.

"Tentu dari rancang awal yang sudah dimiliki, kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, AHY mengharapkan pembangunan IKN tidak hanya dibebankan dari APBN saja. Akan tetapi, pihak swasta juga diminta membantu dalam pembangunan IKN.

"Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas kami, tugas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik," pungkasnya.

Dalam ratas ini, hadir pula Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.