Penyebab Warga Sumedang Sering 'Kecele' Info Loker TKI Ilegal, Tak Jeli hingga Pilih Jalan Pintas

Laporan Kontributor TribunJabar.id, Sumedang, Kiki Andriana 

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumedang sedang menangani kasus pemulangan pekerja transmigrasi dan migran. 

Kasus warga Sumedang banyak yang 'kecele' informasi lowongan kerja sehingga terjerumus ke kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang tentu punya akar masalahnya. 

Apa itu? Apakah warga enggan berkonsultasi ke Disnakertrans karena prosesnya yang dianilai sulit? 

Baca juga: Polisi Gagalkan Pemberangkatan TKI Ilegal Asal Bandung Barat, Pelaku Pakai Visa Wisata, Ini Modusnya

Erni Haerani, Pengantar Kerja Ahli Muda Disnakertrans Kabupaten Sumedang menguak akar permasalahan itu. 

Menurutnya, dokumen kerja yang dibuat di Disnaker Sumedang tidak sulit. Faktor-faktor lain turut menjadi penyebab warga Sumedang banyak tertipu loker. 

"Kesulitan dokumen, tidak. Tapi di sumedang tidak ada kantor P3MI, tidak ada perusahaan terdekat yang bisa memberangkatkan ke luar negeri. Paling dekat adanya di Cirebon," kata Erni kepada Tribun Jabar.id, Minggu (12/1/2025). 

P3MI singkatan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. P3MI merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang memiliki izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Menurut Erni, ada beberapa negara yang bayar biaya penempatan. Dan itu yang mungkin menjadi salah satu kendala warga tidak mau beribet dengan bekerja di jalur resmi. 

"Dari biaya, sehingga mengambil cara pintas, dan yang dianggap oleh mereka gampang dari sisi proses, karena tanpa jalur resmi," katanya.  

Pada umumnya, pemberi kerja ilegal sebelum meberangkatkan korbannya, pihak keluarga diberi uang tinggal oleh perusahaan. 

Baca juga: BREAKING NEWS, Dua PMI Ilegal Asal Sumedang di Malaysia Hilang Kontak dengan Keluarga

"Mungkin karena desakan ekonomi, bisa jadi faktor ekonomi banyak utang, itu uang tinggal akhirnya diterima, jadi tergiur," katanya.  

Dia kemudian menjelaskan, jika datang orang-orang yang demikian itu, menawarkan kerja mudah upah tinggi, harus ditanyakan dengan jeli. 

"Yang harus ditempuh, harus ditanyakan legalitas PT yang akan memberangkatkan, tanyakan dengan konsultasi ke Disnakertrans," 

"Jangan tergiur iming-iming gaji besar pekerjaan ringan. Sebab itu sudah jelas ilegal," katanya.