Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Bakal Prioritaskan Anggaran untuk Infrastruktur Publik

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi mengaku bakal prioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kebutuhan dasar masyarakat.

Dikatakan Dedi Mulyadi, penyusunan anggaran menjadi ranah eksekutif dan legislatif. 

Meski tidak ikut dalam penyusunan, kata dia, seluruh kebijakan anggaran sudah diwakili oleh anggota legislatif dari partai koalisi.

Baca juga: Kang Dedi Mulyadi Sudah Resmi Jadi Warga Bandung, Ngaku Tak Akan Tinggal di Satu Kota Saja

"Kemudian visi-visinya kan sudah disampaikan, tinggal nanti direpresentasikan dalam bentuk kebijakan anggaran dan nanti itu berlakunya setelah saya memimpin. Mulainya di perubahan anggaran, menurut saya kalau sekarang kan kita menjalankan anggaran yang sudah diketok," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (10/1/2025).

Dalam perjalanannya, kata dia, bisa saja dilakukan evaluasi jika ada anggaran yang dianggap tidak penting.

"Misalnya nanti dalam perjalanannya, saya akan menunda dulu berbagai kegiatan yang itu dianggap bukan kebutuhan dasar rakyat Jabar," katanya. 

Misalnya untuk proyek infrastruktur jalan, kata dia, kalau postur anggaran belanja di Provinsi saja, untuk belanja jalan dan irigasi tidak cukup. 

"Sehingga ke depan harus saya ubah dengan mengefisienkan belanja-belanja yang lain, karena banyak pos-pos anggaran yang harus bisa diefisiensikan dan itu diarahkan untuk belanja kepentingan publik, terutama infrastruktur publik," ucapnya.

Selain itu, Dedi juga tidak akan membentuk tim transisi untuk menghindari konflik kepentingan dalam pemerintahannya. 

Baca juga: Tak Akan Bentuk Tim Transisi, Dedi Mulyadi Pilih Komunikasi Langsung dengan OPD Pemprov Jabar

"Kemudian yang berikutnya juga menghindarkan orang atau kelompok masuk dalam berbagai kegiatan pemerintah, padahal dia bukan anggota legislatif dan bukan pemerintah daerah," katanya.

"Kan sering terjadi tuh, orang yang tidak punya kapasitas sebagai anggota dewan tidak punya kapasitas juga sebagai birokrat, memiliki hak budgeting (anggaran) untuk menentukan kebijakan anggaran. Tidak bisa, di pemerintahan saya tidak boleh," tambahnya.