Optimalisasi Dana Haji: Tantangan dan Strategi BPKH di Tengah Dinamika Ekonomi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Pengelolaan dana haji menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian serius dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam seminar bertajuk “Ruang Dialog BPKH: Tantangan Investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji” yang digelar di Jakarta, Selasa (3/12/2024), berbagai tantangan dan peluang terkait pengelolaan dana haji dibahas secara komprehensif. Acara ini digagas atas kerjasama BPKH dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI).

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan dana haji kini mencapai lebih dari Rp169 triliun. Besarnya dana ini membawa tanggung jawab besar untuk memastikan investasi yang dilakukan tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga memberikan imbal hasil optimal dan likuiditas yang memadai.

“Kami harus memastikan setiap rupiah dana haji diinvestasikan pada instrumen yang sesuai prinsip syariah dan memberikan imbal hasil yang optimal. Namun, kami juga harus tetap memperhatikan likuiditas dana, sehingga dana tersebut dapat dikembalikan kepada jamaah haji pada waktunya,” ujar Fadlul.

Wakil Menteri Agama, Romo R Muhammad Syafi’i, yang turut hadir dalam acara ini memberikan dukungannya terhadap BPKH. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan kinerja BPKH, salah satunya dengan menginisiasi revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“Revisi undang-undang ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih besar kepada BPKH dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji,” ungkap Romo Syafi’i.

Dialog ini juga menghadirkan berbagai tokoh penting, di antaranya Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati, Pimpinan Baznas Zainulbahar Noor, Anggota Komisi VIII DPR Ina Ammania, serta akademisi seperti Guru Besar Ekonomi Syariah UIN Jakarta, Euis Amalia. Mereka memberikan pandangan terkait strategi optimalisasi dana haji di tengah dinamika ekonomi global.

Presidium MN KAHMI Abdullah Puteh juga menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak untuk memastikan dana haji tidak hanya aman, tetapi juga berkontribusi bagi pembangunan nasional.

BPKH menegaskan bahwa setiap keputusan investasi dilakukan dengan hati-hati, memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi yang terus berubah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji.

Dengan seminar ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih solid dalam pengelolaan dana haji, sehingga dana tersebut tidak hanya memberikan manfaat optimal bagi jemaah, tetapi juga menjadi pendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.