BTP Bandung Sayangkan Warga dan Pedagang Demo di Jalur Perlintasan Ciroyom Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung merespons terkait pedagang dan warga yang melakukan aksi unjuk rasa di perlintasan Ciroyom.

Seperti diketahui, unjuk rasa yang dilakukan pada Senin (25/11/2024) tersebut untuk menuntut pihak terkait membuka perlintasan sebidang yang ditutup pada 23 Oktober 2024 lalu setelah Flyover Ciroyom diresmikan.

Kepala BTP Bandung, Endang Setiawan, mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan aksi yang dilakukan oleh warga, karena penutupan JPL 157 merupakan salah satu upaya dalam menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang.

"Serta hal tersebut juga didukung dengan dibangunnya flyover sebagai akses utama bagi warga yang ingin melintas," ujar Endang melalui keterangan tertulisnya, Senin (25/11/2024).

Terkait tuntutan warga soal pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Endang mengatakan, jika program pekerjaan JPO telah masuk kedalam DIPA BTP Bandung Tahun 2025.

Sehingga untuk proses pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian JPO di sekitar perlintasan sebidang tersebut, kata dia, ditargetkan akan dilaksanakan pada tahun 2025 karena membutuhkan pentahapan prosedur dan proses waktu yang harus dilalui.

"Sehingga kami memohon dukungan dari seluruh masyarakat terutama yang aktivitas sehari-harinya menggunakan akses flyover ciroyom agar pembangunan dapat berjalan lancar," ucapnya.

Endang mengatakan, adaptasi penggunaan flyover sebagai akses utama membutuhkan proses bagi warga, tetapi pihaknya berharap warga dapat mengerti dan memahami jika penggunaan flyover serta penutupan JPL 157 ini tujuan utamanya keselamatan bagi masyarakat.

Ia mengatakan, di perlintasan sebidang, Jalan Arjuna tersebut, seringkali terjadi kemacetan karena semakin bertambahnya frekuensi kereta api yang melintas dan banyak juga masyarakat yang menerobos palang perlintasan.

"Sehingga flyover merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut," kata Endang.

Menurutnya, penutupan perlintasan sebidang ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 Tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan.