DPRD Jabar: Penanganan Bencana di Jabar Butuh Proses Berkesinambungan 

Adikarya Parlemen 

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Musim hujan di berbagai daerah di Jabar sudah terjadi. Namun, datangnya musim hujan disertai efek yaitu terjadinya bencana banjir dan longsor.

Bencana banjir ini, salah satunya menerjang beberapa daerah di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut .

Penanganan bencana terutama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat seperti bantuan logistik sudah dilakukan oleh pemerintah.

Bantuan gerak cepat itu, tentunya layak diapresiasi. Kendati demikian, untuk penanganan bencana terutama di daerah yang rentan bencana harus dilakukan juga penanganan lain yaitu penanganan yang dilakukan dengan program yang berkesinambungan.

Program tersebut, merupakan program yang dilaksanakan dalam waktu jangka panjang dan melibatkan berbagai sektor lainnya.

Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil kabupaten Garut, Dede Kusdinar, dalam keterangannya kepada media, baru-baru ini 

Dede mengatakan merujuk pada data yang dihimpun dari BPBD Kabupaten Garut, daerah yang dilanda banjir itu terjadi di Kecamatan Cisurupan. 

Banjir di daerah tersebut disebabkan oleh hujan berintensitas tinggi, yang menyebabkan air meluap ke jalan raya dan mengganggu akses lalu lintas.

"Material lumpur pascabanjir menyebabkan kendala sementara bagi kendaraan roda empat maupun roda dua," katanya, Minggu (10/11/2024)

Khusus untuk dampak banjir di daerah tersebut, dari informasi yang dihimpun sudah dilakukan perbaikan terutama di ruas jalan yang terganggu. Lumpur dari banjir sudah dilakukan pembersihan.

Dede mengatakan antisipasi bencana harus tetap dilakukan apalagi di daerah yang rawan bencana. Potensi bencana serupa itu juga harus tetap dilakukan mengingat saat ini puncak hujan belum terjadi.

Menurut Dede, untuk perbaikan ke depan penanganan bencana harus dilakukan secara sinergi dengan perbaikan hulu terutama di sektor kehutanan.

"Sebagai gambaran saja, di Kecamatan Cisurupan saat ini hutan banyak yang gundul. Hal yang mesti dilakukan perbaikan tentunya memperbaiki kondisi hutan," katanya.

Dede, yang juga anggota Komisi II DPRD Jabar ini mengatakan untuk memperbaiki kondisi hutan, perlu dilakukan evaluasi atas penggunaan hutan rakyat, di mana merujuk pada data Dinas kehutanan Jabar, saat ini luas areal hutan rakyat di Jabar mencapai 759.320,02 Ha atau sebesar 20,47 persen dari luas hutan yang ada di Jabar.

"Di hutan rakyat tersebut, pengawasan pemanfaatan hutan harus diperketat," katanya.

Pemanfaatan hutan bagi masyarakat jangan sampai hilang namun dalam pengelolaan pemanfaatan hutan, pemerintah harus melakukan pembinaan.

Salah satu pembinaan itu bisa dilakukan dengan pengawasan penanaman pohon hutan tahunan dan pohon musiman.

Penanaman pohon musiman itu harus diperketat, jangan sampai menggunakan kawasan hutan lindung. 

"Hutan lindung ini tetap harus menjadi daerah yang diperuntukkan untuk penanaman pohon tahunan" kata Dede.

Dede mengatakan merujuk pada laporan Dinas Kehutanan Jabar, dimana untuk tahun 2024 ini, telah ditargetkan adanya program 700.000.benih.

"Semoga program itu dapat efektif menyelesaikan kerusakan hutan yang diakibatkan oleh berkurangnya pohon-pohon tahunan di sekitar hutan," katanya.