Pemprov dan DPRD Jabar Sepakat Alokasikan Rp 1 Triliun untuk Program Makan Siang Bergizi pada 2025

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 telah disepakati oleh DPRD Jabar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. 

Hasilnya, terdapat sejumlah peningkatan dalam APBD 2025 dibandingkan dengan saat Nota RAPBD yang disampaikan Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin 

"Dalam pembahasan yang cukup ketat, cukup alot, ada beberapa angka-angka yang alhamdulillah mengalami peningkatan, terkoreksi dan sebagainya," ujar Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara Sabtu (9/11/2024).

Iswara mengatakan, Pemprov Jabar yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah berhasil meningkatkan pendapatan dari semula sebesar Rp29,9 triliun menjadi Rp30,9 triliun. 

Kemudian, kata dia, belanja yang semula itu sebesar Rp29,7 triliun menjadi Rp31,07 triliun. Lalu, Penerimaan Pembiayaan di Rp 693,3 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp616.18 Milyar.

"Jadi, volume APBD Provinsi Jabar pada Tahun Anggaran 2025 diperkirakan sebesar Rp31,4 triliun. Jadi, pada saat nota Gubernur disampaikan Rp29,9 triliun, setelah dilakukan pembahasan menjadi Rp31,4 triliun," katanya.

Iswara mengatakan, dalam pembahasan ini pihaknya sudah mengakomodir berbagai aturan-aturan baru terkait dengan pemerintahan baru Prabowo-Gibran. 

"Kita sudah menyiapkan, sudah mengalokasikan sebesar Rp 1 triliun untuk Makan Siang Bergizi di seluruh Jabar, ini di luar APBD yang dipersiapkan oleh kabupaten/kota," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengalokasikan 40,3 persen untuk fungsi pendidikan pada RAPBD Tahun Anggaran 2025. Di mana dalam Undang-undang diamanatkan minimal dialokasikan sebesar 20 persen. 

"Jadi, kewajibannya 20 persen kita sudah alokasikan 40,3 persen yang tersebar dibeberapa dinas, dibeberapa OPD, 40,3 persen itu dari volume APBD," katanya.

Di sektor kesehatan, pihaknya juga mengalokasikan sebesar 11,4 persen dari target semula hanya 10 persen.

"Kita juga sudah mengalokasikan untuk kesehatan, kesehatan yang semula ditargetkan 10 persen, kita sudah berhasil mengalokasikan sebesar 11.4%, untuk anggaran kesehatan dari APBD kita," katanya.

Iswara mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan meningkatkan APBD 2025. Salah satunya terkait meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"PAD itu ada dari Pajak Kendaraan Bermotor, dari BBNKB, dari Pajak Air, dari Deviden BUMD, kemudian dari Dana Perimbangan baik dari Dana Bagi Hasil itu juga ada penambahan," katanya.

Meski begitu, kata Iswara, RAPBD ini masih dalam tahap persetujuan bersama.