Debat Pilwalkot Bandung: Soal Korupsi, Paslon HD Tegaskan Keteladanan Harus dari Calon Pemimpin

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandung 2024 dari sesi ke sesi tampak semakin menarik. 

Terutama pada sesi keempat di mana para pasangan calon memberikan pertanyaan langsung ke paslon lainnya, Rabu (30/10/2024) di Grand Ballroom Sudirman.

Ada hal menarik terjadi, ketika Calon Wali Kota Bandung nomor urut 1, Dandan Riza Wardana memberikan pertanyaan ke para paslon mengenai solusi mengatasi permasalahan korupsi agar tak terjadi di lingkungan pemerintahan kota Bandung.

Baca juga: Haru Suandharu Sebut Paslon HD Bakal Perhatikan Kaum Difabel, Ini Strategi yang Bakal Dilakukan

Seperti yang telah terjadi beberapa kali menimpa, seperti pernah menimpa beberapa kepala daerah sebelumnya, bahkan sampai Dandan Riza Wardana pun sebagai mantan dari narapidana kasus yang ditangani saber pungli pada 2017 yang saat itu menjabat sebagai Kepala DPMPTSP Kota Bandung.

Pertanyaan yang dilontarkan Dandan pun dengan mudah dijawab oleh pasangan calon Haru Suandharu dan ditambahkan Dhani Wirianata. 

Menurut Haru, dalam mengatasi masalah korupsi agar tak menimpa ASN, maka perlu adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH), semisal BPK, KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

"Kami ingin hadirkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi, penting atasi masalah korupsi itu dengan keteladanan kepala daerahnya. 

Baca juga: Haru Suandharu dan Dhani Wirianata Sepakat Berdayakan Perempuan dengan Memberdayakan Keluarga

"Ya, kami doakan siapa pun itu nanti yang terpilih bisa selamat dunia akhirat dan memberikan keteladanan yang baik ke warga dengan menghadirkan Bandung yang sejahtera. Mari sama-sama ingatkan memberikan keteladanan," ujarnya secara lugas.

Dhani Wirianata pun menambahkan dengan memberikan percontohan, seperti Prabowo Subianto saat menjabat Menteri Pertahanan dengan memberikan kesempatan baik KPK atau BPK berkantor di Kementerian Pertahanan.

"Maka hal itu pula yang akan kami lakukan bila terpilih untuk meminta KPK atau BPK berkantor di Balaikota Bandung. Lalu, kami juga harus pikirkan kesejahteraan birokratnya, serta hadirkan sistem pemerintahan yang transparan," katanya.

Di sisi lain, Dandan pun menanggapi dari jawaban para paslon terkait masalah korupsi. Dandan menyebut masalah korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Secara pribadi, katanya, perlu adanya penguatan sisi keagamaan dan komitmen, kemudian dalam menangani kesempatan perlu diperkuat dengan SOP.

Baca juga: Cawalkot Bandung Haru Suandharu Sapa Warga Adipura dan Tinjau Flyover Exit Tol Gedebage

"Berbuat korupsi itu banyak karena ketidaktahuan aturan. Maka, gagasan kami ialah lakukan advokasi agar tak adanya tindak kriminalisasi yang justru ASN menjadi korbannya lantaran keteladanan pimpinan yang menginstruksikan. Jadi, keteladanan penting sekaligus advokasi dilakukan supaya ASN ada perlindungan, tak ada kriminalisasi terhadap ASN," katanya 

Paslon HD pun dalam kesempatan penutup menyampaikan bahwa Haru-Dhani mempunyai program dan visi misi dasar yang mengacu pada masalah-masalah di Bandung.

"Kami mempunyai visi misi bersih kotanya, lancar jalannya, dan maju UMKM-nya. Kami siap hadirkan moda transportasi dan infarstruktur pendukung, sekaligus memberikan permodalan dan pemerintah harus hadir guna memastikan kualitas hasil UMKM itu baik lewat regulasi agar hasil produksinya laku terjual," kata Dhani.