Sopir Angkot di Bandung Curhat ke Ahmad Syaikhu, Pendapatan Turun, Ingin Batasi Angkutan Online

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sopir angkot di Kota Bandung curhat kepada calon Gubernur Jabar nomor urut tiga, Ahmad Syaikhu saat bertemu di Lapangan Gasibu mini (Gasmin), Jalan Purwakarta, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Selasa (1/10/2024).

Pertemuan itu dimulai dengan sarapan bubur bersama Paguyuban Sopir Trayek Bandung Raya, dilanjutkan dialog bersama. 

Pada kesempatan itu, salah satu sopir angkot jurusan Cijerah-Sederhana, Budi Setiana (48), mengaku pendapatannya mengalami penurunan sejak hadirnya angkutan online.

"Kita inginnya angkutan online samakan platnya kuning. Selama ini yang selalu disalahkan itu angkot berhenti di mana saja, padahal angkutan online juga banyak," ujar Budi. 

Baca juga: Para Sopir Angkot Antusias Ngabubur Bareng di Lapangan Gasmin Sampaikan Aspirasi ke Syaikhu dan Haru

Selain itu, para sopir angkot juga mengaku tidak dapat melakukan peremajaan armadanya karena keterbatasan anggaran.

"Remajakan angkot Rp 4 juta sebulan, kami gak sanggup. Apalagi sejak pendapatan menurun drastis. Dulu sehari bisa dapat Rp 100 ribu bersih, sekarang Rp 20-30 ribu, setelah dipotong setoran Rp 70-90 ribu, jadi makan saja kita nggak ada," katanya.

Pun demikian dengan Rahmat Hidayat (47), sopir angkot jurusan Elang - Pagarsih yang meminta kepada calon Gubernur Jabar, Ahmad Syaikhu untuk membatasi angkutan online.

"Pengennya sejahtera, batasi online terlalu banyak. Kami jadi tidak ada penghasilan," ujar Rahmat.

Merespons curhatan para sopir angkot itu, Syaikhu berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan para sopir angkot, termasuk soal peremajaan kendaraan.

"Mereka ini mengungkapkan berbagai kondisi yang mereka alami keluh kesah mereka di antaranya terkait dengan perpanjangan, pajak, masalah-masalah peremajaan kendaraan, itu yang mengemuka dalam menerima aspirasi-aspirasi," ujar Syaikhu.

Sementara terkait maraknya transportasi online. Syaikhu menyebut jika ke depan masalah itu akan menjadi pembahasan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

"Tentu dalam urusan ini kita ingin adanya win-win solution, semuanya harusnya bisa menguntungkan. Untuk itulah hadirnya pemerintah daerah, ini kiranya bisa menjadi tumpuan harapan agar dalam pengelolaan transportasi di Kota Bandung dan di Jawa Barat ini hadir rasa keadilan dari seluruh masyarakat stakeholder yang ada di pertransportasian," katanya.

Baca juga: Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie Apresiasi Prestasi Jabar Hattrick di PON XXI 2024

Pemprov Jabar, kata dia, memiliki perusahaan daerah seperti BJB yang memungkinkan untuk memberikan program kredit usaha mikro dalam sektor transportasi.

"Dalam masalah-masalah yang terkait misalnya peremajaan, kesulitan mereka adalah kaitan dengan untuk menyediakan dana yang besar pada satu momentum itu terasa berat," katanya.

"Karena itu mungkin Jabar bisa, karena memiliki bank BJB, mungkin ada program masuk dalam kredit usaha mikro dalam sektor transportasi bagi pemilik mobil dalam rangka peremajaan itu sehingga membantu saat pengadaan itu mereka tetap bisa mengadakan dan bisa tetap jalan," tambahnya.