Polres Cimahi Tingkatkan Patroli Siber Cegah Kabar Hoaks pada Masa Kampanye Pilkada 2024

Laporan kontributor Tribunjabar.id Rahmat Kurniawan

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Polres Cimahi meningkatkan intensitas patroli siber, khususnya di media sosial, untuk mendeteksi dan mencegah aksi kampanye hitam hingga informasi hoaks di masa kampanye Pilkada 2024.

Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suharto, mengatakan, polisi telah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti KPU dan Bawaslu untuk melakukan upaya tindak lanjut dari hasil temuan patroli siber.

"Kita akan terus lakukan patroli siber untuk mencegah berita hoaks. Bagi mereka yang melanggar akan dibawa ke gakumdu kecuali kalau itu masuk kategori tindak pidana, bisa masuk UU ITE itu kita yang bakal proses," kata Tri setelah acara Doa Bersama dan Deklarasi Pemilu Damai di Mapolres Cimahi, Kamis (26/9/2024).

Tri mengungkapkan, setidaknya ada delapan anggota Polres Cimahi yang siaga selama 24 jam untuk melakukan patroli siber.

Mereka intensif memantau platform media sosial guna memetakan tindakan kampanye hitam dan sebaran informasi hoaks.

Meski begitu, Tri menegaskan, pencegahan kampanye hitam dan berita hoak harus dilakukan secara kolaborasi dari berbagai elemen masyarakat.

Baca juga: Pembagian Zonasi pada Masa Kampanye Pilkada Purwakarta 2024, Termasuk Lokasi Pemasangan APK

"Kami sampaikan ke masyarakat, jangan mudah percaya kepada berita yang memprovokasi, menjelekkan, atau konten isu negatif. Yakinlah Pilkada ini untuk kebaikan semua, siapapun pemenangnya insyaallah yang terbaik," ucap Tri.

Sejauh ini, wilayah hukum Polres Cimahi yang meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak masuk dalam kategori daerah rawan konflik Pilkada. Satu-satunya yang di waspadai polisi justru potensi bencana dan tantangan geografis.

Baca juga: KPU Ingatkan ASN Bijak Gunakan Medsos di Masa Kampanye Pilkada Cimahi, Ini Hal-hal yang Dilarang

Hal itu terutama di Kabupaten Bandung Barat karena ada beberapa TPS sulit akses dan rawan bencana longsor.

"Di wilayah hukum Polres Cimahi tidak ada titik rawan (konflik), yang ada adalah kerawanan geografis. Yakni di Bandung Barat mulai dari akses sulit dan bencana di pelosok. Ini perlu ada cara bertindak yang terbaik agar hak pilih masyarakat tetap bisa tersalurkan dengan nyaman," ucapnya. (*)