"Negara Bukan Milik Keluarga" Kata Reza Rahadian saat Demo DPR, Ini Orasi Lengkapnya

TRIBUNJABAR.ID - Aktor Reza Rahadian menjadi salah satu jajaran artis yang mengikuti unjuk rasa atau demo di depan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Reza Rahadian berkesempatan untuk menyampaikan orasi di atas truk, di hadapan massa aksi lainnya.

Dalam kesempatan itu, Reza Rahadian melenturkan keresahannya terkait kondisi dinamika politik menjelang Pilkada 2024.

Berikut adalah orasi lengkap Reza Rahadian saat demo DPR:

Pertama-tama, Reza Rahadian menyampaikan bagaimana dirinya kesulitan untuk tidur tenang di tengah kondisi sosial politik yang meresahkan.

"Saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebaagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini, saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah."

"Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar bersama kawan-kawan semua, melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak poranda sebelumnya."

Menurut Reza Rahadian, DPR berupaya membegal dan menjegal putusan MK yang seharusnya sudah tetap dan final.

Baca juga: Sudah Dapat Janji Segar Jokowi, KPU Akan Ikut Siapa saat Urus Pilkada 2024, Putusan MK atau DPR?

"Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal."

"Tadi malam saya menulis sebuah tulisan. Kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan mobility-nya sebagai konstitusi."

"Lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda Anda di dalam ini wakil siapa?"

Lebih lanjut, Reza Rahadian juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi ketika mengikuti demo tersebut.

Ia datang sebagai rakyat yang gelisah dengan carut marut sosial dan politik yang terjadi di Tanah Air.

"Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi."

"Saya tidak mewakili kepentingan apapun. Saya tidak punya kepentingan personal. Saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa, bersama teman-teman semua. Tidak mewakili siapa pun kecuali orang-orang yang gelisah melihat demokrasi kita seperti ini."

Selain itu, aktor yang sudah lima kali mendapatkan Piala Citra itu juga menyinggung mengenai politik dinasti.

"Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam Undang Undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua."

"Dan hati-hati teman-teman semua yang di sini. Semoga kita bisa mengawal ini terus."

"Kita sudah lihat tadi pagi jam 09.00, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda."

"Mudah-mudahan memang inilah yang mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu yang bisa lahir hari ini."

Terakhir, Reza berpesan pada pendemo untuk menjaga situasi tetap kondusif. 

"Saya tidak bisa berbicara lebih banyak. Saya hanya berpesan, teman-teman menjaga diri baik-baik. Kita tetap tertib, kondusif."

Baca juga: Daftar 15 Artis yang Terjun Demo Kawal Putusan MK di DPR, dari Aktor, Komika hingga Sutradara Film

"Kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan situasi yang tertib dengan cara-cara terhormat."

"Terima kasih, selamat siang."

Sidang Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda 

Adapun, DPR membatalkan agenda rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, Kamis (22/8/2024). 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, rapat tidak dapat digelar karena rapat tidak memenuhi kuorum. 

"Sesuai dengan tatib yang ada di DPR bahwa rapat-rapat paripurna itu harus memenuhi aturan tata tertib, setelah diskors sampai 20 menit tadi peserta rapat tidak memenuhi kuorum," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. 

"Sehingga rapat tidak bisa dilakukan," ujar Dasco melanjutkan.

Ia menuturkan, akibat kuorum tidak terpenuhi, pengesahan revisi UU Pilkada pun urung dilaksanakan.

"Pelaksanaan revisi UU Pilkada otomatis tidak bisa disahkan," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.