Viral Sekolah Ditutup Warga karena Tolak Bayar Iuran RW Rp140 Juta di Surabaya, Alasannya Buat Macet

TRIBUNJABAR.ID - Video perseteruan sekolah ditutup warga karena menolak bayar iuran RW sebesar Rp140 juta di Surabaya, Jawa Timur, beredar viral di media sosial.

Video perseteruan sekolah dengan warga itu terekam salah satunya melalui akun TikTok Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, @cakj1.

Dalam video tersebut, Armuji mendatangi lokasi sekolah yang ditutup warga tersebut.

Pihak sekolah menjelaskan kepada Armuji bahwa kendaraan yang hendak ke sekolah tidak masuk ke sekolah.

Sementara, warga menutup sekolah dengan alasan membuat jalanan sekitarnya macet.

Padahal, kata pihak sekolah, jalanan yang ditutup itu adalah jalanan umum.

Selain itu, pihak sekolah juga menolak bayar iuran RW yang naik nilainya dari Rp25 juta menjadi Rp32 juta masing-masing ke 4 RW.

Pihak warga pun sempat naik emosinya karena tidak terima pihak sekolah yang enggan membayar iuran RW.

Baca juga: Viral Video Pemuda Ngamuk Ngaku Anggota BIN, Ada Wanit Memeluk untuk Melindungiya dari Amukan Massa

Hingga artikel ini ditulis, Jumat (2/7/2024), video viral itu telah dilihat sebanyak 10,5 juta kali.

Lantas, seperti apa peristiwa selengkapnya?

Awal Permasalahan

Armuji menuturkan, permasalahan bermula ketika pihak SMP di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo melaporkan terkait iuran RW setempat.

Pihak sekolah merasa keberatan karena harus bayar iuran masing-masing Rp35 juta ke empat RW yang berada di dekat bangunan.

Apalagi, ketika ditotal, sekolah itu harus membayar Rp140 juta yang dinilai terlalu besar.

"Awalnya (iurannya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji, dikutip dari Kompas.com, Rabu (31/7/2024).

Bayar Satpam

Sementara itu, pihak warga menyebut iuran RW tersebut adalah untuk membayar sekitar 30 satpam yang berjaga di sekitar perumahan.

Armuji menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.

"Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet, tapi kalau enggak cocok dikata macet," kata Armuji.

"Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot," jelasnya.

Selain itu, pengelola sekolah juga mengaudit pengelolaan iuran yang diminta warga, dan ternyata banyak sisa.

"Pihak sekolah audit sendiri, (iurannya) buat bayar 30 satpam, satpamnya gajinya cuma Rp2,5 juta, terus itu kali 30 (orang) hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak," ujarnya.

Baca juga: Viral Video TikToker Ngaku Kelebihan Bayar Rp3,5 Juta ke Warteg, Pemilik Sebut Hoaks, Muncul Kecaman

Dengan demikian, Armuji menyerahkan keputusan soal iuran itu ke pihak sekolah apakah akan melapor ke polisi atau tidak.

Sekolah Tidak Dilibatkan

Sementara itu, Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, pihaknya secara tiba-tiba mendapatkan informasi kenaikan iuran tersebut.

"Asal mula (perseteruan dengan RW) karena iuran tahun 2024 kita ada kenaikan iuran semula Rp 32 juta jadi Rp 35 juta," kata Christin, dikutip dari Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

Oleh karena itu, kata Christin, pihaknya mempertanyakan kenaikan yang dinilai mendadak tersebut.

Akhirnya, Petra menyatakan menolak membayar karena merasa dipaksa.

"Kok bisa naik tanpa mengundang Petra. Memang mereka sengaja tidak mengundang dan Petra harus mengikuti semua keputusan mereka, kan kalau seperti ini tidak adil," jelasnya.

Menurut Christin, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan jalan raya dengan sekolah itu.

Kendati demikian, ancaman tersebut tidak jadi dilakukan setelah mediasi.

"Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan," ujar Christine.

"Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita," tambahnya.

Pengelola Petra memutuskan untuk melaporkan perkara dengan RW itu ke DPRD Surabaya.

Lalu, anggota dewan memintanya membuat rekayasa lalu lintas dibantu Dinas Perhubungan (Dishub).

Lebih lanjut, Christin berharap para RW bisa bertemu kembali dengan Petra untuk membahas perkara ini.

Pihak sekolah akan menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikad baik dari warga.

"Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama," tutur Christin.

"Kalau nanti terus seperti ini, (akses) ditutup, terpaksa ambil jalur hukum," pungkasnya.

(Tribunjabar.id/Rheina) (Kompas.com/Andhi Dwi Setiawan)

Baca berita Tribunjabar.id lainnya di Google News.

#BeritaViral