Tatap Pilkada 2024, PKS Kota Tasikmalaya Gelar FGD dan Bentuk 3 Komisi Strategis Pemenangan

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Hanya berselang sekian jam, usai DPD PKS Kota Tasikmalaya mendeklarasikan Dede Muharam sebagai Bacawalkot untuk bertarung di Pilkada 2024 mendatang, partai tersebut juga menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk Tim Pemenangan.

Bahkan, tim pemenangan DPW PKS Jawa Barat pun hadir untuk menyaksikan deklarasi tersebut.

Sekretaris DPD PKS Kota Tasikmalaya, Agus Sugiarto mengatakan, melalui FGD tersebut pihaknya membentuk 3 komisi.

"Komisi pertama, yakni komisi Anggota Legislatif dan Calon Legislatif ," ujarnya kepada TirbunPriangan.com melalui sambungan telepon.

Komisi pertama ini bertugas untuk mengoptimalkan potensi dan peran Aleg serta Caleg di kontestasi Pileg 2024 lalu.

Baca juga: Bersihkan Sampah Sungai CIliwung, Cinta Laura Merasa Geram: Guys, Ada yang Buang Kerangka Binatang

"Karena jaringan yang dimiliki Aleg dan Caleg ini 'kan cukup luas ya, dan kami harus pastikan sebanyak 52.000 suara (Pileg 2024) PKS di Kota Tasikmalaya ini tetap bersama pasangan (untuk Pilkada 2024) yang diusung PKS," paparnya.

Kedua, yakni Komisi Satgas Pemenangan dan Struktur yang fokus terhadap rekomendasi strategi, rekomendasi tim pemenangan, dan berbagai langkah upaya untuk proses pemenangan.

"Jadi, kami merumuskan strategi pemenangan dan desain pemenangan. Satgas pemenangan ini lebih pada membangun langkah-langkah teknis pemenangan," jelas Agus.

"Yang ketiga, ada komisi Pembinaan Anggota. Nah, di PKS 'kan sistem keanggotaan itu tertib, rapi, dan memang tercatat. Kami ingin keanggotaan ini juga teroptimalkan dengan baik, kemudian bisa bergerak bersama-sama untuk pemenangan PKS di Pilkada 2024 ini," ujarnya.

Baca juga: Jeje Wiradinata Raih Penghargaan PGM, Berkontribusi Memajukan Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia

Ihwal penentuan pasangan untuk Bacawalkot Kota Tasikmalaya Dede Muharam, menurut Agus, itu ditentukam oleh Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD).

"Jadi, kalau pemaketan itu, di kami diputuskan oleh DPTD, yang tentunya, kami juga melihat konstelasi pusat. Karena SK juga bersumber dari DPP, kami juga pada akhirnya segala sesuatunya tergantung pada keputusan DPP," katanya. (*)