Puluhan Mahasiswa HMI Datangi Kantor Pemkot, Soroti Netralitas ASN di Kota Sukabumi

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah. 

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Puluhan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota Sukabumi, Selasa (23/07/2024). 

Mahasiswa menyoroti netraliras aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi seiring berjalanya tahapan Pilkada 2024. 

Ketua HMI Cabang Sukabumi, Yudi Nurul Anwar, mengungkapkan, pihaknya mendesak Pj Wali Kota untuk menindak tegas ASN yang disinyalir tidak netral.

"Kami meminta untuk mengevaluasi kinerja dinas-dinas yang ada di Kota Sukabumi," ujarnya, seusai aksinya di Balaikota Sukbumi. 

Menurut Yudi, dugaan tidak netralnya ASN sudah banyak beredar di media sosial, salah satunya ada Disbudpora dan salah satu Kecamatan. 

Termasuk juga Sekda juga disinyalir tidak netral menjelang Pilkada.

Baca juga: Sosok Deni Wirananggapathi, Dokter yang Maju di Pilkada Kuningan, Dikenal Sebagai Cucu Mantan Bupati

"Untuk Sekda, dengan bukti banyaknya beredar di media sosial bukti pendaftaran bakal calon Wali Kota dan juga banyak dinas yang berdampingan atau bersinggungan langsung dengan para bacalon kepala daerah yang akan mencalonkan di November nanti,"  ucap Yudi. 

Dampak terburuknya, kata Yudi, ASN bisa mengajak ASN yang lain untuk mendukung calon kepala daerah.  

"Dalam hal ini ada bukti dari kami bahwa pak Sekeda sedang melakukan pencalonan atau mendaftar kepada salah satu partai politik, nah ditakutkan ASN lain jadi tidak akan bisa netral," tutupnya. 

Menanggapi adanya aksi unjuk rasa dari mahasiswa, Pj wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadjie, tidak menampik banyaknya laporan ASN yang berkegiatan dengan bakal calon. 

"Terkait dengan beberapa ASN yang ikut bertemu bakal calon dan itu juga sudah saya tindaklanjuti. Ada beberapa yang sudah saya langsung telpon,"

"Ada juga beberapa yang sudah dipanggil oleh inspektorat," ungkapnya. 

Bahkan Kusman pun mengakui mendapat tembusan dari Depdagri (Departemen Dalam Negeri) soal adanya dugaan ASN tidak netral.

"Kami akan tegas, sankisinya bukan kode etik lagi tapi sedang dan berat. Kalau sudah tidak netral lagi, apa boleh buat ya nanti ada beberapa kali sanksi, maka itu sanksi berat," tandas Kusmana. (*)