Soal Program Cleansing, Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri Nasional Berikan Solusi

"Pemerintah Provinsi Jabar sebelulnya telah mendata bahwa ada kemungkinan 340 guru yang isi form, mereka terdampak penempatan PPPK guru honorer dan jam mengajar berkurang sampai ada yang nol jam," katanya.

Baca juga: BPK Temukan Kelebihan Anggaran Rp9,1 Miliar di RSUD Syamsudin SH Sukabumi, Pegawai Wajib Kembalikan

Sebagiannya juga ada yang terdampak itu di tahun ajaran baru, atau masih digantungkan nasibnya, atau ada yang masih terdata di Dapodik namun tak memiliki jam mengajar, serta ada pula yang sudah mengajar di sekolaj swasta.

"Solusinya pemerintah daerah perlu menyelesaikan pemetaan ini, karena pemprov, pemkab pemkot wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah kualifikasi akademik maupun kompetensi secara merata," ucapnya.

Oleh karena itu, guru-guru yang terdampak dan tak bisa mengajar harusnya ditugaskan pemda apalagi bagi yang terdaftar di Dapodik dan sudah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, serta yang sudah mendapat sertifikat pendidik yang mana kewenangannya ada di pemda supaya mereka ditugaskan kembali di sekolah lain yang membutuhkan guru.

"Data tahun ini ada sekitar 69.762 guru ASN di Indonesia yang akan pensiun. Saran kami, pemerintah pusat dan daerah bisa membantu honorer yang terdampak penempatan PPPK dengan menugaskan lagi baik di sekolah negeri yang sama atau lainnya, atau memberi tugas tambahan lain,"

"Karena, mereka mesti menunggu seleksi PPPK 2024. Saya harap tak ada guru honorer yang ter-PHK, sebab akan berakibat buruk dan menghasilkan pengangguran masal," katanya. (*)