DPRD Sumedang Minta Kaji Ulang Kualitas Sekolah Swasta, Agar PPDB Tak Numpuk di Sekolah Negeri

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Ketua Komisi I DPRD Sumedang dari fraksi Partai Golkar, Asep Kurnia meminta pemerintah mengkaji ulang kualitas sekolah swasta, ini agar pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), siswa tak menumpuk di sekolah negeri favorit. 

PPDB zonasi, adalah aturan yang dibuat untuk memeratakan sebaran siswa di setiap sekolah.

Jika tidak masuk ke sekolah negeri, tak ada pilihan selain bersekolah di swawta. 

"Terutama di Cimanggung-Jatinangor, PPDB zonasi membuat pengisian siswa merata, tapi ada sekolah favorit yang masyarakat inginya ke sana," kata Asep Kurnia Kepada Tribun Jabar.id di Sumedang Selatan, Minggu (14/7/2024). 

Menurut Asep, jika seperti ini kondisinya, maka tugas pemerintah untuk memastikan sekolah swasta biayanya terjangkau dan kualitas pendidikannya terjaga, 

"Biaya terjangkau dan kualitas pendidikan terjaga, tugas pemerintah daerah, kaji ulang ketersediaan sekolah,"

"Misalnya di kami (dapil Cimanggung-Jatinangor) kekurangan sekolah, kalau kurang ya setiap tahun bertumpuk di sekolah negeri, pastikan agar PPDB clear dan tidak ada yang menyimpang,"

"Kalau ada menyimpang sedikit saja, berpotensi di masyarakat tidak kondusif," kata Asep Kurnia. 

Asep mengakui bahwa sekolah dari SD, SMP, hingga SMA di Sumedang dari segi jumlah, seperti piramid, megerucut ke atas. 

SD Negeri jumlahnya sangat banyak, disusul SMPN yang banyak, tapi SMAN jumlahnya sedikit.

Memang, SD dan SMP di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan SMA di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, namun menurut Asep bukan tak mungkin Sumedang menyarankan pendirian sekolah baru.  

"Tentu di daerah bisa memberikan masukan (ke pemerintah provinsi), itu kalau tidak dibenahi, akibatnya saat PPDB muncul konflik sosial, bahkan muncul diberitakan yang jauh (zonasi) lolos, dan sebagainya," kata Asep.