7 Daerah di Jabar Alami Deflasi, PJ Gubernur: Tiga Daerah yang Inflasi Akan Dipantau

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Provinsi Jawa Barat mengalami deflasi (m-to-m) pada Juni 2024 sebesar 0,04 persen.

Kepala BPS Jawa Barat, Marsudijono mengatakan, deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Subang sebesar 0,35 persen, sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Majalengka sebesar 0,12 persen.

"Deflasi m-to-m di antaranya dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas bawang
merah, tomat, daging ayam ras, telur ayam ras, dan air kemasan," ujarnya, Senin (1/7/2024).

Baca juga: Inflasi Jabar Terus Turun, Pemprov Jabar Waspadai Potensi Inflasi yang Dipicu Kemarau

Sedangkan komoditas yang memberikan andil inflasi di antaranya beras, kentang, ketimun, cabai rawit, dan jeruk.

Dia menuturkan, inflasi y-on-y Juni 2024 mencapai 2,38 persen. Penyumbang utama inflasi y-o-y di antaranya adalah komoditas beras, emas perhiasan, sigaret kretek, daging ayam ras, dan cabai merah.

Marsudijono menjelaskan, inflasi y-to-d Juni 2024 mencapai 1,11 persen. Capaian ini lebih rendah dibanding kondisi Juni 2023 yang mencapai 1,32 persen.

Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi 1,53 persen, dan terendah di Kab. Subang -0,30 persen.

Baca juga: Pemprov Jateng Raih Penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah Berkinerja Terbaik Tahun 2024

Di tempat yang sama, PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menuturkan, akan memantau daerah yang mengalami inflasi.

Di Jawa Barat ada tiga daerah yang mengalami inflasi, di antaranya; Kabupaten Majalengka sebesar 0,12 persen; Kabupaten Bandung sebesar 0,11 persen dan Kota Bekasi sebesar 0,02 persen.

Adapun daerah yang mengalami deflasi di antaranya; Kota Bogor -0,11; Kota Sukabumi 0,-16; Kota Bandung -0, 03 persen, Kota Cirebon -0, 34 persen; Kota Bekasi -0,02 persen, Kota Depok -0,11 persen, dan Kota Tasikmalaya -0, 04 persen.

"Akan terus dipantau, kenapa terjadi inflasi terutama untuk Bekasi," ujarnya.

Bey menyebut, inflasi yang terjadi di Bekasi akan dipantau lebih lanjut. Pasalnya, daerah tersebut salah satu daerah penyangga Ibu Kota, Jakarta.

Dia menegaskan, tak hanya inflasi, data lainnya seperti Nilai Tukar Petani (NTP).

"Untuk NTP, memang harus hati hati sekali, jangan sampai petani mendapatkan harga di bawah HET," ujar Bey.

Kendati demikian, harga jual harus dipatok dengan harga yang wajar.

NTP di Jawa Barat naik dikibatkan semua subsektor mengalami kenaikan sebesar 1,11 persen.

Sedangkan indeks harga diterima petani naik 1,28 persen dengan komoditas penyumbang diantaranya, gabah, cabai merah, sapi potong, ketimun, kopi dan sigaret kretek.

Bey menuturkan, begitupun pariwisata akan mendongkrak minat dan meningkatkan ekonomi daerah.

"Masalah wisata adalah soal lama tinggal wisatawan," ujarnya.

Hematnya, para wisatawan tak hanya sekedar berkunjung, harus didorong agar mereka bisa lama tinggal untuk berwisata.

Melalui data yang disajikan BPS, kata Bey, sumber informasi bagi masyarakat untuk mendukung langkah kebijakan pemerintah.

"Data BPS penting untuk membantu merumuskan kebijakan selanjutnya," imbuh Bey. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI