Ramai soal Data Instansi Bocor hingga Dijual di Dark Web, TNI, Polri, dan Kemenhub Buka Suara

TRIBUNJABAR.ID - Media sosial tengah dihebohkan dengan unggahan yang menyebut bahwa data Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis), dan Badan Intelijen Strategis (Bais) dan data Kementeria Perhubungan (Kemenhub) bocor di dark web.

Unggahan itu menunjukkan sebuah tangkapan layar dari dark web yang diunggah ulang di X akun @FalconFeedsio, Senin (24/6/2024).

Pemilik akun menuliskan keterangan bahwa, data milik Polri, TNI, dan Kementerian Perhubungan Indonesia itu diunggah di dark web oleh seorang hacker dari BreachForums bernama MoonzHaxor.

Baca juga: Pusat Data Nasional Diserang Peretas dan Minta Tebusan Seharga 14 Unit Porsche, Gini Kata Menkominfo

“MoonzHaxor, seorang anggota terkemuka dari BreachForums, telah mengunggah berkas-berkas dari Badan Intelijen Strategis. Kebocoran ini termasuk file sampel, dengan kumpulan data lengkap yang tersedia untuk dijual. Pembobolan ini menyusul insiden serupa pada tahun 2021 di mana jaringan internal Badan Intelijen Negara disusupi oleh kelompok-kelompok China,” tulis pengunggah.

Unggahan itu pun telah dilihat lebih dari 2,8 juta orang dengan ribuan komentar dan likes.

Lalu, datapdata apa saja yang bocor dan bagaimana tanggapan Polri, TNI dan Kemenhub sebagai pemilik dan pengelolla data tersebut?

Data Inafis dan Bais Bocor di dark web

Diketahui, Inafis adalah sistem data yang dikelola oleh Polri.

Dalam Inafis itu berisi data rekaman gambar sidik jari untuk keperluan identifikasi.

Menurut tangkapan layar dari dark web yang viral di media sosial, beberapa data yang bocor dan diperjualbelikan berupa identitas sidik jari, foto wajah, dan springboot.

Data-data itu dijual dengan harga 1.000 dollar AS atau sekitar Rp 16.500.000.

Terkait kabar kebocoran data Inafis di dark web, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian menerangkan jika Polri telah membenarkan adanya kebocoran data.

Akan tetapi, menurut keterangan Polri, data yang dijual hacker itu adalah data lama.

“Jadi tentu kita crosscheck, kita konfirmasi dengan kepolisian apa benar ini data kalian. Mereka bilang, itu ada data memang data lama,” ungkap Hinsa, dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Ia menambahkab bahwa data-data yang bocor di dark web itu tidak ada kaitannya dengan serangan ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN) sementara.

Baca juga: Situs Resmi Polres Cirebon Kota Sempat Diserang Hacker: Pesannya Terkait Kasus Pembunuhan Vina

Terpisah, Kepala Divisi Humas Polri (Kadiv) Humas Polri Irjen Sandi Nugrogo menyampaikan, Polri akan melakukan pengecekan lanjutan dan merencanakan tindakan mitigasi.

Sedangkan, Badan Intelijen Straegis atau Bais merupakan sistem data yang dimilik oleh TNI.

Diketahui dalam data sistem itu tersimpan data strategi kemiliteran, salah satunya seperti alutsisa.

Di dark web, dokumen intelijen file ter-compress tunggal tahun 2020-2022 dijual dengan harga lebih mahal dibandingkan data Inafis, yakni 7.000 dollar AS atau setara Rp 115.500.000. Diberitakan dari Kompas.com, Senin (24/6/2024), tim siber TNI telah melakukan pengecekan.

“Terkait akun Twitter Falcon Feed yang merilis bahwa data Bais TNI diretas, sampai saat ini masih dalam pengecekan yang mendalam oleh Tim Siber TNI,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI. Mayjen R Nugraha Gumilar.

Kemenhub menyangkal

Selain data milik Polri dan TNI, data lama Kemenhub diduga juga ikut dibocorkan oleh hacker Moonzhaxor.

Data yang dijual berupa alamat email dan NIP Departemen Perhubungan, file 30.000 data karyawan, dan file Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya (KSU TG PERAK).

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati menyangkal jika data tersebut adalah milik Kemenhub.

“Dari pemeriksaan yang dilakukan Pusdatin Kemenhub, ditemui struktur dan konten data yang mengalami kebocoran berbeda dengan data yang terdapat dalam database pada Data Center Kementerian Perhubungan,” ujarnya, saat dihubungi oleh Kompas.com, Rabu.

Meski begitu, Kemenhub tetap melakukan tindakan mitigasi untuk memperkuat keamanan siber.

Adita menjelaskan langkah yang akan dilakukan Kemenhub, yaitu menyusun Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenhub dan Kebijakan Satu Data Transportasi untuk terwujud trasnsformasi dan informasi di sektor transportasi.

Selain itu, Kemenhub akan bekerja sama dengan BSSN untuk mengidentifikasi infastruktur informasi vital lebih lanjut dan Disaster Recovery Plan (DRP).

Baca berita Tribun Jabar lainnya di GoogleNews.