Bansos untuk Korban Judi Online Dipastikan Tak Ada di Anggaran Tahun 2024

Kemudian, kata Acu, para korban judi online bisa diberikan pelatihan untuk mendapat pekerjaan, dibandingkan dengan memberi bansos. 

"Tentu ini harus diedukasi, bukan dikasih bansos. Kebijakan yang ngawur menurut saya," imbuhnya. 

Acu menegaskan, diberi bansos tanpa ada perubahan perilaku akan tetap bermain judi online dengan menggunakan dana bansos sekecil apapun yang diberikan. 

"Setelah dibrantas situs judi online harus dipetakan dari sisi lapangan pekerjaan, maupun edukasi yang digencarkan kepada masyarakat. Judi secara agama, kan haram," tuturnya. 

Wacana pemerintah dengan memberikan bansos kepada para korban judi online, bukan solusi yang efektif. 

"Tanpa ada pembinaan mental, lapangan pekerjaan hingga pemberantasan situs judi online saya kira akan terus tumbuh subur, dan orang diiming-imingi untuk menjadi kaya secara instan,"  ujarnya.

Selain meresahkan, judi online dapat menimbulkan masyarakat miskin baru. 

"Bahkan ini bisa menimbulkan masalah kriminal," tegasnya. 

Acu menuturkan, kebiasaan berjudi online bisa mengakibatkan kecanduan dengan iming-iming mendapat pundi-pundi uang cepat tanpa bekerja atau usaha. 

Dikatakannya, edukasi yang dapat diberikan kepada masyarakat melalui otoritas situs judi online dapat diblokir atau dihapus, kemudian literasi kepada masyarakat praktek kebohongan judi online. 

"Praktek kebohongan karena itu sudah disetting, pertama menang kemudian bagaimana kalah, menang lagi. Kalahnya berapa menangnya tak sebanding," imbuhnya. 

Acu pun mengharapkan para pemangku kebijakan, tokoh agama dapat memberi andil pemahaman. 

"Faktanya sudah sangat meresahkan dan banyak yang menjurus perilaku negatif," ujarnya. (*) 

(*)

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail