KDM Minta Apdesi Tak Deklarasi Dukungan Pada Calon Kepala Daerah: Apdesi Itu Tidak Boleh

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Subang, Ahya Nurdin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dedi Mulyadi meminta Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) agar tidak mendeklarasikan dukungan terhadap para calon kepala daerah di Pilkada 2024.

“Pesannya yang pertama, secara institusi organisasi, Apdesi itu tidak boleh mendeklarasikan dukungan terhadap para calon kepala daerah,” ujar KDM usai menghadiri pelantikan pengurus DPP Apdesi di Kabupaten Bandung, Rabu (22/5/2024).

KDM mengatakan, saat Apdesi Jabar memberikan dukungan dan doa padanya untuk menjadi Cagub Jabar saat di Kabupaten Garut ia merasa keberatan. Sebab tidak sepatutnya organisasi pemerintahan melakukan hal tersebut.

“Kalau Apdesi mendeklarasikan, nanti Apeksi mendeklarasikan, nanti ada asosiasi gubernur juga ikut mendeklarasikan,” katanya.

Menurutnya memberikan dukungan adalah hal pribadi seseorang dan tidak boleh dibawa ke dalam institusi organisasi. Ia tak ingin dukungan tersebut malah dipolitisasi.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Tugas Jadi Gubernur Itu Gampang, yang Susah Itu untuk Jadinya

Dalam kesempatan itu KDM juga memberikan pesan agar para Kades membuat road map pembangunan. Sehingga uang yang mengalir ke desa baik dari kabupaten, provinsi maupun pusat bisa saling melengkapi.

Ia menilai jika hal tersebut dilakukan maka dalam satu periode pemerintahan Kades pembangunan bisa selesai.
Tidak boleh lagi ada jalan yang rusak, tak ada lagi rumah tidak layak huni, pelayanan kesehatan memadai, irigasi hingga kebutuhan MCK warga pun terpenuhi.

“Terus yang berikutnya adalah tata ruang desa. Itu desa gak punya. Orang mau bangun apa aja tidak ada izin dari kepala desa. Ini harus dibuat, kalau tidak desa bisa berantakan,” ucapnya.

Desa, kata KDM, harus juga punya tata kelola pembangunan dan standarisasi. Sebab saat ini sulit dibedakan mana desa dan kelurahan karena minimnya branding yang dibangun.

Terakhir, KDM meminta Apdesi membuat pelatihan yang diarahkan khusus untuk memperbaiki sikap para Kades.
Hal tersebut dirasa penting bagi seorang Kades memahami etika diri, etika lingkungan dan etika profesi.

“Nah ini saya lihat harus dibenahi ke depan, agar kepala desa tidak menjadi objek cemoohan,” pungkas Kang Dedi Mulyadi.(*)

Baca juga: KDM Ingatkan Apdesi Tidak Boleh Mendeklarasikan Dukungan Terhadap Para Calon Kepala Daerah