KDM Ingatkan Apdesi Tidak Boleh Mendeklarasikan Dukungan Terhadap Para Calon Kepala Daerah

Seluruh sistem itu, kata KDM, hanya ada desa yang rapih dan bangunannya tertata itu di kampung adat.

"Itu rapih karena ada Puun atau misalnya ada kepala adatnya, itu contohnya di Bali, sedangkan di Jawa Barat tidak ada," katanya.

Sebab di Indonesia, menurutnya, sulit membedakan mana desa mana kota, mana desa mana kelurahan, hal itu akibat tidak ada brandingnya.

Selain itu, Dedi memeintak, ke depan, Apdesi untuk membuat pelatihan atau diarahkan pada atitude kepala desa.

"Ini penting karena kepala desa harus memahami etika diri dan etika lingkungan, serta etika profesi. Nah ini saya lihat harus dibenahi ke depan, agar kepala desa tidak menjadi objek cemoohan," ujar KDM.

KDM menjelaskan, Kepala Desa bisa jadi cemoohan karena posisinya dekat dengan warga, bupati punya mobil baru tak ribut, gubernur punya mobil baru tak akan ribut, tapi kepala desa beli mobil baru masyarakat ribut.

"Orang yang tidak mendapatkan bantuan sosial gak akan protes ke bupati, protes nya ke kepala desa. Maka kepala desa harus bisa memberi pemahaman mana yang menjadi kebijakan bupati, mana yang menjadi kebijakan gubernur, mana yang menjadi kebijakan kepala desa," ucapnya. (*)

Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.

IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI