Sektor Pendapatan Daerah di Jawa Barat Butuh Visi Jangka Panjang dan Inovasi Hadapi Perubahan Zaman
Visi jangka panjang dinilai sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hal itu akan berpengaruh pada kesiapan menghadapi peluang.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Januar Pribadi Hamel
Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Visi jangka panjang dinilai sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hal itu akan berpengaruh pada kesiapan menghadapi peluang sekaligus tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan setiap pengelola pendapatan harus melihat minimal 25 tahun ke depan. Hal ini seiring dengan target pemerintah pusat yang ingin merealisasikan Indonesia Emas. Pemerintah daerah, khususnya Bapenda, perlu memaksimalkan perannya.
“Setiap pemerintah daerah punya peran masing-masing. Bapenda pun sama, harus melihat jauh ke depan apa yang ingin dicapai untuk kemajuan bangsa,” kata Dedi dalam acara Rakor Pengelola Pendapatan se-Jawa Barat, Kamis (16/5/2024).
Baca juga: Wow! Segini Sumbangan TKI di Kabupaten Majalengka buat Pendapatan Daerah Per Tahun
Diketahui, kinerja Bapenda menjadi salah satu bagian penting bagaiamana pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan hal krusial lainnya bisa berjalan untuk pemerintah daerah.
Menurut Dedi Taufik, kesamaan visi jangka panjang harus dimiliki karena ada sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan. Dengan demikian, semua pengelola bisa menyikapi dan beradaptasi dengan kesiapan yang baik.
Faktor yang mempengaruhi pendapatan yang dimaksud di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, demografi, investasi dan infrastruktur, kebijakan pajak, sektor bisnis dan industri, teknologi dan inovasi, kondisi pasar global, ketahanan lingkungan, ketahanan sosial dan kesejahteraan, ketidakpastian kondisi politik global.
“Saat perang terjadi antara Ukraina dan Russia, atau pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, pengaruhnya sangat besar bagi pendapatan. Kondisi ini pula yang mengharuskan kita siap untuk beradaptasi dan inovasi,” kata Dedi.
Baca juga: Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak di Cianjur Tahun Ini Sudah Mencapai 95 Persen dari Target
“Solusi itu harus kita cari. Pengetahuan dan inovasi teknologi juga harus terus dilakukan agar pelayanan kepada Masyarakat tetap baik. Ketimpangan pendapatan maupun integrasi data harus terus berjalan,” ia melanjutkan.
Ia meminta kekompakan para pengelola se-Jawa Barat terus menguat dan bisa merealisasikan pendapatan Rp 35 triliun untuk tahun 2024. Dedi pun mengapresiasi kinerja yang selama ini sudah dilakukan.
Di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi menyampaikan hal serupa mengenai pentingnya kesiapan menjemput potensi dan tantangan.
“Pandemi itu bukan berarti tidak akan berulang, berarti kita harus prefer. Kejadian kemarin pandemi membuat PAD turun, kenapa? restoran pada tutup, bukannya makanan turu. Kedua, geopolitik. Geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian antara Israel dan Palestina, mau ga mau akan mempengaruhi suplai, itu pasti harga mahal, bisa inflasi dan sebagainya, makanya kita harus pintar,” jelas dia.
Baca juga: Berhasil Bawa GIIAS ke Bandung, Bapenda Jabar Punya Proyeksi Pendapatan Daerah
Semua sebab akibat yang terjadi harus bisa ditangkap dengan baik agar saat mendapat peluang atau bahkan tantangan, solusinya bisa segera didapatkan. Ia pun mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi yang berkembang cepat. Jangan sampai pemerintah tidak bisa mengejarnya.
Iwan meniliai, Jawa barat sebagai provinsi terbesar harus terus meningkatkan penerimaan potensi daerah. Pajak konsumsi pasti naik, namun, yang harus dijaga adalah jangan sampai potensi besar konsumennya ini tidak tercukupi suplai kebutuhannya. Kuncinya adalah ditingkatkannya daya saing, stimulus usaha-usaha yang memang menggunakan teknologi.
Sejauh ini, kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Bapenda sudah sangat baik. Banyak inovasi yang sudah direplikasi daerah lain. Begitu pula dengan upaya integrasi data, Bapenda disebut salah satu pionir.
“Dulu Bapenda itu kerja sama dengan Dirjen Pajak, saya waktu itu Direktur IT Dirjen Pajak, pertukaran data pertama kali, bahkan sistem informasi Jawa Barat itu bener-bener menjadi percontohan dari Jawa Barat,” imbuh dia. (*)
Artikel TribunJabar.id lainnya bisa disimak di GoogleNews.
IKUTI CHANNEL WhatsApp TribunJabar.id untuk mendapatkan berita-berita terkini via WA: KLIK DI SINI
Tati Supriati Irwan Tinjau Sentra Batik Trusmi Dan UPTD Kelautan di Cirebon |
![]() |
---|
Sosok Ahmad, Pedagang di Bandung Barat Viral Bagi-bagi Donat, Kini Ketiban Rezeki dari Dedi Mulyadi |
![]() |
---|
6 Tuntutan Utama Aksi Buruh di Gedung Sate Bandung: Protes PHK hingga Ancaman Mogok Nasional |
![]() |
---|
Polemik KJA di Pangandaran, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Apresiasi Langkah Unpad |
![]() |
---|
Anggota DPRD Jabar M Lillah Sahrul Mubarok Apresiasi Pemprov Siapkan Program Beasiswa Santri |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.