Studi Tiru Pengelolaan Hotel tapi yang Berangkat 26 Kepala Dinas di Cianjur Pantas Direaksi Negatif

Sehingga lantaran momentnya berdekatan lanjut dia, menjadi atensi dan perhatian publik, bahkan asumsinya menjadi melebar.

|
Penulis: Fauzi Noviandi | Editor: Ravianto
Tribun Jabar/Deanza Falevi
Bupati Cianjur Herman Suherman, Sekda Pemkab Cianjur dan sejumlah Kepala OPD saat menggelar jumpa pers di Pendopo Cianjur, Jumat (3/5/2024). Kepala OPD Cianjur mendapat sorotan setelah berangkat studi tiru pengelolaan hotel ke Jogja namun yang berangkat seluruh kepala dinas atau 26 kepala dinas. Keberangkatan mereka juga menuai reaksi negatif karena terjadi tak lama setelah mereka mendesak sekretaris daerah mundur. 

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Fahmi Iss Wahyudy menilai perjalanan sejumlah Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau kepala dinas di Pemkab Cianjur ke Yogyakarta - Solo tidak etis.

"Saya kira yang perlu dicermati adalah momennya, meskipun perjalanan tersebut lazim terjadi di wilayah lainya."

"Namun hal itu tentu mendapatkan atensi publik, karena berdekatan dengan friksi yang melibatkan OPD dan Sekda," kata Fahmi saat dihubungi Kamis (9/5/2024).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Fahmi Iss Wahyudy, Kamis (9/5/2024)
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Fahmi Iss Wahyudy, Kamis (9/5/2024) (dok pribadi)

Sehingga lantaran momentnya berdekatan lanjut dia, menjadi atensi dan perhatian publik, bahkan asumsinya menjadi melebar.

Selain itu apabila studi tiru tersebut berkaitan dengan sarana dan prasarana hotel tentunya melibatkan OPD terkait.

"Tapi kalau kemudian yang berangkat adalah 26 Kepala OPD dengan tujuan studi tiru terkait pengelolaan hotel saya pikir itu pantas mendapatkan reaksi yang negatif dari publik," ucapnya.

Ia mengatakan, kegiatan studi tiru atau studi banding tersebut merupakan hal yang lazim terjadi diwilayah lainya.

Namun dalam konteks empati sebaiknya perjalanan tersebut dapat diminimalisir.

"Ada baiknya jika hal-hal seperti jalan-jalan diminimalisir melihat kondisi masih banyaknya korban terdampak gempa yang belum dapat rumah yang pantas. Ini tidak etis," ucapnya.

Selain itu Fahmi menjelasan, terkait dengan perjalanan kepala OPD di lingkungan Pemkab Cianjur ke Yogyakarta - Solo harus dipastikan, bekaitan dengan rekreasi atau studi tiru.

"Terkait dengan beredarnya jadwal rekreasi yang dilakukan para kadis selama di Yogyakarta dan Solo, setidaknya melukai perasaan rakyat, terutama para penyintas gempa. Ketika sebagain dari korban belum tertangani, justru para pejabat malah jalan-jalan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Cianjur diduga pelesiran ke Yogyakarta - Solo selama empat hari mulai Rabu (8/5/2024) hingga Sabtu (11/5/2024).

Berdasarkan pantauan Tribunjabar.id sekitar pukul 02.00 WIB, Rabu (8/7/2024) dini hari sejumlah mobil dinas milik kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Cianjur tampak keluar-masuk ke parkiran kantor Dinas Perhubungan.

Selain itu, satu unit bus pariwisata PO Al Uzalh Trans pun tampak terparkir di area parkiran Dishub Cianjur di Jalan Raya Bandung.

Hingga pukul 03.34 WIB bus yang dinaiki sekitar 26 kepala OPD tersebut mulai berangkat menuju stasiun Bandung.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved