Imbas Keracunan MBG Massal, Wakil Ketua DPR Beri Peringatan Keras pada SPPG: Jangan Asal-asalan

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa menyayangkan adanya dugaan kelalaian dari pihak perusahaan penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Penyedia Pemenuhan Gizi (SPPG. 

Ia menilai pelaksanaan program yang asal-asalan telah berdampak serius terhadap keselamatan anak-anak di sejumlah daerah.

"Saya sangat menyayangkan jika benar ada perusahaan penyedia makanan bergizi yang bekerja asal-asalan."

"Ini program strategis untuk masa depan generasi bangsa, jangan sampai ternodai oleh kelalaian teknis seperti ini," ujar Saan di Sukabumi, Sabtu (28/09/2025).

Kasus keracunan makanan terjadi di beberapa provinsi yang diduga berasal dari konsumsi makanan dalam program MBG. 

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi peringatan serius agar seluruh pelaksana program, khususnya di tingkat penyedia teknis, benar-benar menjalankan tugas dengan standar tinggi dan tanggung jawab penuh.

Baca juga: Daftar 7 Kasus Keracunan MBG di Kabupaten Cianjur: 1 Guru Turut jadi Korban

"Sayangnya, program yang sangat positif ini, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat beberapa catatan."

"Kita tidak ingin niat mulia Bapak Prabowo ini ternodai oleh kelalaian teknis atau ketidaksiapan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab," ucapnya. 

Oleh karena itu kata Saan, seluruh jajaran pelaksana, khususnya di tingkat teknis, harus bekerja dengan sungguh-sungguh.

Program ini tidak boleh dijalankan secara asal-asalan. 

"Segala sesuatunya harus dipersiapkan secara matang, mulai dari ketersediaan bahan baku, proses memasak di dapur, hingga aspek kebersihan dan higienitas makanan," tambahnya. 

Terkait dengan pelaksana teknis program ini, termasuk perusahaan atau dapur penyedia makanan, pihaknya meminta agar pemerintah melalui Satgas yang dibentuk di daerah melalui dinas kesehatan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur yang terlibat.

"Pemerintah daerah harus memantau seluruh tahapan, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan."

"Jangan sampai makanan yang sampai ke tangan anak-anak dalam kondisi basi atau tidak layak konsumsi," ungkap Saan. 

"Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar memenuhi standar gizi dan kebersihan yang telah ditetapkan," katanya. 

Terkait tindak lanjut di tingkat pusat, Presiden Prabowo sendiri sudah menunjukkan keseriusannya dengan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional.

"Ke depan, DPR melalui komisi yang relevan juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk kemungkinan memanggil para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait," tutupnya.(*)

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah.