2 Tokoh Kuat Disiapkan PKB Hadapi Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2024, PKB Tinggal Cari Teman Koalisi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan bakal membuat poros koalisi untuk melawan Ridwan Kamil, yang disebut-sebut akan kembali maju dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat.

Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda, mengungkapkan, partainya hanya membutuhkan tambahan dukungan 9 kursi DPRD Jabar, untuk bisa mengusung pasangan cagub dan cawagub.

"PKB Jawa Barat memastikan untuk gubernur akan bikin poros di luar kang Ridwan Kamil," kata Huda kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (2/5).

"Kebetulan PKB Jawa Barat 15 kursi, hanya butuh 9 kursi tambahan," imbuhnya.

Huda juga memastikan, PKB telah berkomunikasi dan hampir menjalin kata sepakat untuk mengusung pasangan cagub dan cawagub di Pilkada Jabar.

Namun, Huda tidak menyebut partai yang akan menjadi rekan koalisi PKB.

Selain itu, dia memastikan calon gubernur tersebut merupakan kader internal PKB.

"Prinsipnya insya Allah sudah ada kesepakatan PKB akan mengusung calon gubernur. Wakil gubernurnya akan kita serahkan pada partai koalisi yang nanti memastikan bergabung dengan PKB," ucapnya.

Ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan untuk di Jawa Barat, PKB berencana mengusung dua nama internal yakni Syaiful Huda dan Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Ada Pak Syaiful Huda ada Pak Cucun Syamsurijal," ujarnya. 

Meski demikian, lanjut Jazilul, kedua nama itu masih digodok.

"Karena kan begini, pilkada itu enggak ngurusi rumah tangga sendiri, tapi kan lihat saingan juga gitu, plus-minus kekuatannya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, terkait Pilkada 2024, Ridwan Kamil mendapatkan dua surat tugas dari Partai Golkar, tempatnya kini bernaung.

Surat tugas pertama adalah bertarung di kancah Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Surat tugas kedua, bertarung kembali di kancah Pilgub Jabar.

Sejauh ini, Ridwan Kamil belum memastikan akan bertarung di mana. Namun, dalam berulang kali kesempatan, Ridwan menunjukkan kecenderungannya untuk kembali ke Pilgub Jabar.

Seperti diungkapkannya saat ditemui di GOR C-Tra, Jalan Cikutra, Kota Bandung, November lalu.

Ia mengatakan, dua surat perintah terkait pilkada dari Partai Golkar adalah kepercayaan yang menjadi motivasi baginya untuk bekerja maksimal.

"Kepercayaan itu akan saya terjemahkan ke dalam kerja-kerja politik sesuai arahan dari partai," katanya.

Saat disinggung akan memilih atau fokus sosialisasi di Jabar atau DKI Jakarta, Emil mengaku lebih condong ke Jabar.

"Karena dikasih dua, prioritas tetap di Jabar, tapi diminta tetap mencoba berkiprah sesuai penugasan di DKI Jakarta," ujarnya.

DP4 Pilkada

Pilkada Serentak 2024, rencananya akan digelar 27 November.  Sejumlah tahapan, kini sudah dimulai. Kemarin, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Penyerahan data itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asyari.

Tito mengatakan, DP4 merupakan dasar pemilih dari Pilkada 2024 yang sudah terekam dari Dukcapil.

"Setiap hari sangat dinamis, diinput oleh semua kabupaten/kota tiap hari," kata Tito di Kantor KPU RI.

Tito menyebut ada beberapa kriteria DP4. Pertama, hak pilih minimal berusia 17 tahun sampai 27 November 2024. Kedua, bukan anggota aktif TNI-Polri.

Lebih lanjut, data DP4 Pilkada Serentak 2024 agak berbeda dengan DP4 Pemilu 2024.

"Kalau (DP4 Pemilu) 14 Februari yang potensial memilih usia 17 tahun sampai 14 Februari. Yang ini sudah kita input sampai dengan tanggal 27 November 2024 nanti yang berusia 17 tahun siapa saja by name by address dan dibagi setiap provinsi kabupaten kota sampai kecamatan," katanya.

"Makanya tadi, kalau dulu penyerahannya pakai buku tebal, kalau sekarang simbolis saja karena nanti yang akan kita berikan adalah softcopy-nya," kata Tito.

DP4 Pilkada 2024 yang diserahkan ke KPU sebanyak 207.107.767 dengan rincian 103.228.748 laki-laki dan 103.882.020 perempuan.

Kendati demikian, Tito mengatakan, DP4 ini bukan data pasti pada saat pencoblosan Pilkada 2024 nanti. Sejumlah kemungkinan bisa terjadi dan membuat data berubah, di antaranya pemilih meninggal dunia, pindah alamat, pemilih yang menjadi Anggota TNI-Polri. (tribunnetwork/chaerul umam/reza deni)