24 Kepala Dinas Beri Waktu 3 Hari pada Sekda Cianjur untuk Mundur, Jika Tidak, Akan Dianggap Mundur

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Tindakan tak biasa dilakukan puluhan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Mereka mengirimkan surat pernyataan bersama berisi desakan agar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cianjur, Cecep Alamsyah segera mengundurkan diri.

Para kepala dinas memberi Cecep waktu tiga hari untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Jika tidak, mereka akan langsung menganggap Cecep telah mengundurkan diri.

Ditemui di Cianjur, Selasa (30/4), Cecep mengaku tak habis pikir dengan petisi yang diajukan para kepala dinas tersebut. Cecep mengatakan, ada 24 kepala dinas yang menandatangani surat pernyataan.

"Surat fisiknya sudah diterima, diantarkan langsung oleh sejumlah kadis. Saat itu saya langsung mempesilakan mereka untuk pulang," ujar Cecep.

Cecep mengatakan, surat pernyataan dari sejumlah pejabat eselon II yang mendesak dirinya mundur itu tidak masuk akal.

"Mereka berbicara tentang disharmonis antara bupati dan saya. Pimpinan pun, yaitu bupati tidak pernah berbicara seperti itu. Mereka seperti kekanak-kanakan dan kampungan," katanya.

Selain menyerahkan surat, para kepala dinas juga langsung mengungkapkan apa yang selama ini mereka pikirkan tentang dirinya.

"Mereka mengatakan kekurangan saya seperti apa. Kalau seperti ini keterlaluan, seperti anak kecil yang meminta uang. Sedangkan ini pengelola pemerintahan. Jadi apa yang harus saya perbaiki? Kita semua tahu Cianjur masih banyak pekerjaan rumah," ujar Cecep yang belakangan juga ramai diperbincangkan akan ikut maju dalam pemilihan bupati, November nanti.

Namun, terkait hal itu, Cecep menolak untuk berkomentar.

"Saya akan fokus dalam penugasan sebagai Sekda. Selama ini dalam penugasan pun normal. Saya tidak akan mempersoalkannya. Namun, apabila ada kesempatan [untuk minta klarifikasi], akan minta klarifikasi terkait saya harus mundur," ujar Cecep.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, Dadang Tarmo, mengaku sangat terkejut dengan pernyataan sikap para kepala OPD yang meminta Sekda Pemkab Cianjur untuk mundur dari jabatannya.

"Secara pribadi memang saya heran kenapa tiba-tiba para kepala OPD meminta Sekda mundur. Sedangkan Sekda itu kan, kita tahu pimpinan teratas aparatur sipil negara," ujarnya, kemarin.

DPRD, menurut Dadang, akan secepatnya memanggil para kepala OPD terkait hal ini. Dadang mengatakan, pihaknya juga akan memanggil Sekda Pemkab Cianjur untuk mengetahui lebih jelas duduk masalahnya.

"Saya ingin tahu, jadi kita akan meminta klarifikasi kebenarannya seperti apa, dan ini apa sebenarnya masalahnya, karena surat itu sudah beredar. Kalau masyarakat sampai membaca isinya itukan sangat tidak baik," ujarnya.

Bukti Kebobrokan

Sejumlah warga Cianjur mengaku sangat menyayangkan kisruh yang terjadi di lingkungan Pemkab Cianjur ini.

Ai Rahmawati (23), warga Kampung Kabandungan, Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah, mengaku sudah mengetahui adanya perselisihan antara 24 kepala dinas dengan Sekda Pemkab Cianjur.

"Ini menyedihkan, menunjukkan adanya ketidakbaikan di badan Pemerintahan Kabupaten  Cianjur. Ini menjadi salah satu bukti bahwa memang ada hal yang harus dibenahi, sehingga muncul desakan agar Sekda Cianjur mundur," kata Ai, kemarin.

Ia juga mengaku sangat menyayangkan karena surat pernyataan para kepala OPD itu  tersebar luas di masyarakat.

"Suratnya banyak dibagikan di grup Whatsapp masyarakat dan media sosial. Harusnya itukan privasi, mungkin ya. Tersebarnya surat itu membuktikan Pemerintahan Cianjur sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Ai mengaku khawatir perselisihan antara kepala OPD dan Sekda Pemkab Cianjur akan berdampak pada masyarakat. 

"Karena pemerintah itu kan yang membuat kebijakan, sedangkan di dalamnya tidak sedang baik," kata Ai.

Endang Sutanto (26), warga Kampung Cisalada, Desa Mulyasari, Kecamatan Agrabinta, mengungkapkan hal senada. Ia juga menyayangkan surat pernyataan dari sejumlah Kepala OPD tersebut tersebar luas karena akan menimbulkan kekurangpercayaan dari masyarakat terhadap Pemkab Cianjur.

"Ini mungkin ada sangkut pautnya dengan politik. Tapi, pada intinya ketika ada yang berani 'suara', ini  pasti ada masalah. Sebelumnya tidak berani bersuara mungkin masih jauh dari momen pilkada," ujarnya.

Kusnadi (24) warga Kampung BLK, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, menyayangkan sikap Bupati Cianjur Herman Suherman yang tidak bisa merendam permasalahan antara Kepala OPD dan Sekda.

"Bupati Cianjur sempat memberikan statement adanya permasalah, seharusnya tidak seperti itu, apalagi sebagai pemimpin kepala daerah di Cianjur kalau punya masalah di internal jangan sampai masyarakat mengetahui juga," ujarnya.

ia mengatakan, adanya permasalahan antara sejumlah Kepala OPD dan Sekda menunjukan kebobrokan dalam Pemkab Cianjur. Padahal permasalah itu dapat diselesaikan secara internal.

"Harapan saya sebagai masyarakat, kalau ada permasalahan seperti ini, selesaikan aja di internal pemerintahan, bukan dibawa ke dalam berita, apalagi suratnya menyebar. Cukup disayangkan sikap Bupati dan jajaran pejabat Pemkab Cianjur," ujarnya. (fauzi noviandi)