24 Kepala Dinas Beri Waktu 3 Hari pada Sekda Cianjur untuk Mundur, Jika Tidak, Akan Dianggap Mundur

Bukti Kebobrokan

Sejumlah warga Cianjur mengaku sangat menyayangkan kisruh yang terjadi di lingkungan Pemkab Cianjur ini.

Ai Rahmawati (23), warga Kampung Kabandungan, Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah, mengaku sudah mengetahui adanya perselisihan antara 24 kepala dinas dengan Sekda Pemkab Cianjur.

"Ini menyedihkan, menunjukkan adanya ketidakbaikan di badan Pemerintahan Kabupaten  Cianjur. Ini menjadi salah satu bukti bahwa memang ada hal yang harus dibenahi, sehingga muncul desakan agar Sekda Cianjur mundur," kata Ai, kemarin.

Ia juga mengaku sangat menyayangkan karena surat pernyataan para kepala OPD itu  tersebar luas di masyarakat.

"Suratnya banyak dibagikan di grup Whatsapp masyarakat dan media sosial. Harusnya itukan privasi, mungkin ya. Tersebarnya surat itu membuktikan Pemerintahan Cianjur sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Ai mengaku khawatir perselisihan antara kepala OPD dan Sekda Pemkab Cianjur akan berdampak pada masyarakat. 

"Karena pemerintah itu kan yang membuat kebijakan, sedangkan di dalamnya tidak sedang baik," kata Ai.

Endang Sutanto (26), warga Kampung Cisalada, Desa Mulyasari, Kecamatan Agrabinta, mengungkapkan hal senada. Ia juga menyayangkan surat pernyataan dari sejumlah Kepala OPD tersebut tersebar luas karena akan menimbulkan kekurangpercayaan dari masyarakat terhadap Pemkab Cianjur.

"Ini mungkin ada sangkut pautnya dengan politik. Tapi, pada intinya ketika ada yang berani 'suara', ini  pasti ada masalah. Sebelumnya tidak berani bersuara mungkin masih jauh dari momen pilkada," ujarnya.

Kusnadi (24) warga Kampung BLK, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, menyayangkan sikap Bupati Cianjur Herman Suherman yang tidak bisa merendam permasalahan antara Kepala OPD dan Sekda.

"Bupati Cianjur sempat memberikan statement adanya permasalah, seharusnya tidak seperti itu, apalagi sebagai pemimpin kepala daerah di Cianjur kalau punya masalah di internal jangan sampai masyarakat mengetahui juga," ujarnya.

ia mengatakan, adanya permasalahan antara sejumlah Kepala OPD dan Sekda menunjukan kebobrokan dalam Pemkab Cianjur. Padahal permasalah itu dapat diselesaikan secara internal.

"Harapan saya sebagai masyarakat, kalau ada permasalahan seperti ini, selesaikan aja di internal pemerintahan, bukan dibawa ke dalam berita, apalagi suratnya menyebar. Cukup disayangkan sikap Bupati dan jajaran pejabat Pemkab Cianjur," ujarnya. (fauzi noviandi)