Wawancara Eksklusif Prof Yusril Ihza Mahendra: Semua Dalil Pemohon 1 dan Pemohon 2 Mudah Dipatahkan

KETUA Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, menilai proses persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sudah berjalan dengan fair.

Namun, semua dalil pemohon 1, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pemohon 2, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ungkap Yusril, memang mudah dipatahkan.

Berikut wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Yusril Ihza Mahendra, Jumat (19/4/2024).

Apakah ada sesuatu yang bisa kita apresiasi selama proses persidangan di Mahkamah Konstitusi?

Ya, saya terlibat langsung mulai dari awal sekali sampai dengan sidang yang terakhir sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan 22 April 2024.

Hemat saya persidangan berjalan secara fair dan berimbang. Majelis hakim tidak berat sebelah, tapi memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi ini untuk mengemukakan tuntutan mereka alasan dan argumentasi.

Dipersilakan juga untuk memberikan dan menghadirkan saksi ahli alat bukti untuk dibuka di persidangan ini dan kemudian majelis hakim juga memberikan kesempatan kepada termohon KPU Bawaslu sebagai pihak memberi keterangan.

Kami sebagai pihak terkait dari kubu Prabowo-Gibran juga diberi kesempatan memberikan jawaban atas pembacaan permohonan dalam hal ini pemohon 1 dan pemohon 2. 

Dalam persidangan kali ini, atas permintaan kedua pemohon, empat menteri dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari keterangan empat menteri di depan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, apa yang bisa kita simpulkan?

Pertama ingin saya tegaskan bahwa para pihak itu tidak bisa menghadirkan menteri karena menteri itu adalah anggota kabinet dan mereka merupakan pembantu presiden dan kalau mau dihadirkan itu harus mendapat persetujuan dari Presiden.

Karena itu, para pihak yang memohon kepada mahkamah supaya mahkamah lah yang memanggil menteri, dan mahkamah melakukannya, kemudian presiden mengizinkan empat menteri itu hadir di persidangan.

Kami sebenarnya pasif karena kami tidak meminta empat menteri itu hadir. Kalau kami yang meminta supaya empat menteri itu hadir, nanti kami dituduh bahwa kami bersekongkol bersama pemerintah karena selama ini yang menjadi serangan mereka adalah terjadi nepotisme, terjadi penyalahgunaan pejabat kepala daerah, penyalahgunaan bansos, dan penyalahgunaan aset tetap.

Tapi karena mereka yang meminta, ya sudahlah kita dengarkan saja. Ketika dihadirkan menteri itu, MK berpendapat para menteri bukan  saksi yang dihadirkan oleh para pihak dan bukan juga ahli, tapi mereka adalah orang yang dipanggil oleh MK secara khusus.

Jadi hanya MK yang boleh bertanya kepada empat menteri tersebut. Para pihak tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Kita harus memaklumi itulah hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Kalau melihat dari konten keterangan dari para empat menteri itu apa pendapat Profesor?

Pendapat saya itu menjadi bumerang bagi pemohon 1 dan pemohon 2 karena apa yang didalilkan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 secara tidak langsung dibantah oleh tempat menteri.

Misalnya, ini bansos kok diselewengkan? Di mana-mana terjadi pembagian sembako, bahkan Pak Jokowi sendiri nenteng sembako ke mana-mana.

Para pihak menilai bansos itu untuk memengaruhi para pemilih untuk mendukung paslon 02. Ibu Risma sebagai Menteri Sosial disebut sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pencairan maupun pembagian bansos.

Baguslah MK sudah memanggil Bu Risma karena Bu Risma menyampaikan tidak betul hal itu. Beliau mengatakan tidak pernah ada bansos diberikan dalam bentuk barang.

Bansos itu diberikan dalam bentuk uang tunai yang dikirimkan melalui rekening bank maupun melalui kantor pos.

Ini terjadi kesalahpahaman dia tidak mengerti apa yang dimaksud bansos dan apa yang dimaksud perlinsos, yakni perlindungan sosial pelaksanaan dari pasal 34 UUD 1945.

Dalam perlinsos itu mencakup beberapa pos anggaran dengan jumlah anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 490 triliun lebih.

Bantuan yang terbesar dalam perlinsos itu adalah subsidi BBM, subsidi listrik yang paling besar menyerap anggaran sekitar Rp 250 triliunan.

Sedangkan bansos angkanya hanya mendekati Rp 50 triliun. Data penerima bansos itu sudah ada dari kabupaten kota, secara berjenjang Mensos lalu menetapkan orang-orangnya berhak menerima bantuan sosial.

Hal yang ada para pihak itu menghadirkan saksi dari Medan dengan membawa karung beras 5 kilogram. Tapi apalah artinya beras 5 kilo itu dibawa ke persidangan dari Medan jauh-jauh dan tidak bisa membuktikan apa-apa juga.

Terkadang mereka ini tidak paham, lalu Pak Jokowi dituduh datang ke tempat menyerahkan uang.

Itu disebut penyalahgunaan bansos. Itu bukan bansos tapi banpres melalui anggaran presiden untuk melakukan kegiatan apa saja yang dia mau.

Dari zaman Pak Presiden Soeharto saya sudah bekerja di Sekretariat Negara ada bansos, itu besar sekali uangnya.

Pak Harto mau kasih siapa saja terserah dia itu namanya banpres. Jadi mereka yang mendalilkan penyelewengan bansos ini terlihat sekali mereka ini tidak paham bedanya perlinsos, bansos, dan banpres.

(tribun network/reynas abdila)